Inilah Dasar Migran Care Laporkan Fahri Hamzah

Direktur Eksekutif Migrant Care, Anis Hidayah mengatakan bahwa laporan ke MKD ini menyusul kicauan Fahri di akun twitternya @Fahrihamzah: "Anak bangsa mengemis menjadi babu di negeri orang dan pekerja asing merajalela," pada Selasa (23/1) lalu.

"Menurut kami ada beberapa prinsip yang dilanggar secara etis dan twitter tersebut," terang Anis di gedung Nusantara II Senayan, Jakarta, Jumat (27/1).

Pertama menurutnya, istilah babu tidak relevan dengan konsepsi perburuhan karena lekat dengan konsepsi perbudakan dan sudah lama dihapus dalam kamus perburuhan. Istilah yang ada sekarang adalah PRT dan itu diakui resmi oleh organisasi perburuhan Internasional.

"Jadi itu bagi kami menyakiti buruh migran yang selama ini mereka bekerja secara martabat. Disebut pembantu saja tidak boleh apalagi babu," jelasnya.

Tak hanya itu, istilah mengemis dinilainya tidak pantas karena pada dasarnya buruh migran ke luar negeri untuk bekerja.

"Tidak ada yang mengemis dan meminta-minta. Bahkan mereka bekerja dengan keringat, darah bahkan yang juga kehilangan nyawa. Betapa sulitnya kehidupan mereka," tegasnya.

Anis juga menyebutkan, ada tiga hal yang menjadi permintaan mereka dan ini sudah punya dasar yang kuat sebelum diajukan kepada MKD.

"Menegur agar ke depan lebih mempertimbangkan etika, baik dalam berucap, juga menyampaikan statement. Kedua, (Fahri) dipertimbangkan agar digantikan posisinya sebagai ketua timwas TKI. MKD juga diminta mempertimbangkan posisi Fahri sebagai Wakil Ketua DPR RI," papar Anis.

Dia menilai DPR justru yang gagal melindungi buruh migran. Buktinya, revisi UU yang seharusnya tujuh tahun lalu masuk prioritas Prolegnas mangkrak.

"Salah satunya saudara Fahri yang mindsetnya sangat merendahkan profesi buruh migran di luar negri," kata Anis.

Fahri sendiri sudah memberi penjelasan soal tweet-nya tersebut. Fahri menjelaskan bahwa cuitan itu terkait maraknya tenaga kerja asing yang masuk ke Indonesia.[wid]