Permintaan datang dari Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI, Iskan Qolba Lubis. Menurutnya, penelantaran jemaah Indonesia sudah berulang kali dilakukan agen travel.
"Pemerintah dalam hal ini kementerian agama, kementerian luar negeri, kementerian perhubungan, dan sebagainya harus turun tangan menyelamatkan jemaah umroh yang ditelantarkan pihak travel," kata Iskan dalam keterangan persnya, Senin (9/1).
Informasi soal ratusan jemaah umroh yang terlantar diketahui dari ketua rombongan umroh. Ratusan jemaah berangkat melalui salah satu agen travel dan hingga kini masih belum bisa kembali ke Indonesia.
Iskan mengaku kecewa dengan sikap Kementerian Agama yang terkesan tidak aktif mengawasi beberapa travel yang selama ini diberi hak memberangkatkan jemaah umroh. Dia menduga, hal itu sebagai imbas dari tidak eksplisitnya UU Penyelenggaraan Ibadah Haji (UU 13/2008) dalam mengatur pengawasan dan supervisi terhadap penyelenggara perjalanan umrah.
"Hanya ada pasal 44 yang mengatur tentang persyaratan biro perjalanan wisata dapat ditetapkan sebagai penyelenggara perjalanan Ibadah Umrah. Agar makin memperkuat lagi, perlu merevisinya, atau membuat UU tersendiri yang mengatur perjalanan ibadah umrah," ujar Iskan.
Diketahui Iskan, jemaah umroh di Jeddah belum bisa pulang karena pihak kedutaan besar RI kesulitan membantu. Sekitar 1.000 jemaah tidak bisa pulang karena maskapai belum bisa menerbangkannya, lantaran pihak pencarter belum membayar biayanya.
"Pihak Kedutaan pun kesulitan, karena para jemaah hanya berbekal tiket one way dan pihak travel pun tidak bisa menyelesaikan. Penyelesaian yang cepat, salah satunya Kemenhub mengirimkan pesawat untuk menjemput mereka. Jangan sampai visa mereka expired, sehingga masalah semakin rumit," katanya.
[ald]
Pemerintah harus segera menyelesaikan kasus penelentaran 143 jemaah umroh asal Indonesia di Jeddah, Arab Saudi. 
.jpeg)
.jpeg)
BERITA TERKAIT: