Di era Jokowi, kedaulatan dan ketahanan energi di sektor minyak dan gas (migas) tetap tidak mengalami perbaikan, atau bisa dikatakan hanya mampu memasok kebutuhan negara sampai 15 hari ke depan.
Hal itu diakui sendiri oleh salah satu relawan pendukung Joko Widodo dalam Pilpres 2014, Tumpak Sitorus. Sehari-hari ia menjabat Ketua Bidang Energi Sekretariat Nasional (Seknas) Jokowi.
"Padahal janji Jokowi ketika berhadapan dengan rakyat adalah dia akan membangun kedaulatan dan ketahanan energi," ujar Tumpak Sitorus dalam diskusi "Masa Depan Sektor Migas" di kawasan Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu (10/12).
Tumpak menyatakan sikap kritis Seknas Jokowi ini bukan berarti organisasinya menjadi oposisi terhadap pemerintahan Jokowi. Organisasi relawan ini hanya menjaga sikap kritisnya.
"Kenapa saya harus singgung itu? Perlu juga diketahui bahwa untuk kawasan Asia Selatan ini rawan konflik. Kalau suatu waktu terjadi perang, misalnya, persediaan energi kita hanya untuk 15 hari, apa yang akan terjadi?" ungkapnya.
Dirinya tidak rela pemerintahan Jokowi jatuh karena perang di kawasan Asia Selatan yang bisa terjadi sewaktu-waktu dan mengakibatkan kelangkaan energi yang menyebabkan Indonesia tumbang. Contoh yang kurang lebih sama pernah terjadi pada Jerman di masa kekuasaan Adolf Hitler sewaktu Perang Dunia II.
"Bung masih ingat kekalahan Hitler pada perang dunia dua? Hitler kalah hanya semata-mata karena dia kehabisan energi di musim yang sangat ekstrim, itu perang di Barbarossa. Dia tidak punya cukup cadangan energi," katanya.
Meski demikian, masih menurut Tumpak, kebijakan Presiden Jokowi mencanangkan pembangunan pangkalan militer baru di Kepulauan Natuna, Kepulauan Riau adalah bentuk kesadaran Jokowi akan ancaman perang di kawasan Asia Selatan.
"Artinya, presiden kita secara tegas dan jelas melihat ada ancaman di situ, dan dia persiapkan," lanjutnya.
[ald]
Situasi cadangan energi Indonesia tidak pernah berunah dari zaman Orde Baru sampai pemerintahan Joko Widodo. 
.jpg)
BERITA TERKAIT: