Badan Investigasi Independen Pemantau Kekayaan Pejabat dan Pengusaha RI (BII-PKPPRI) mensinyalir ada agenda titipan dan kepentingan yang bermain di balik aksi bela Islam III tersebut.
"Ini tergantung siapa dan dari kelompok mana. Kejadian ini ya bisa diukur dengan politik," tegas Ketua BII-PKPPRI Darsuli Saputra dalam surat elektronik yang dikirimkan ke redaksi, sesaat lalu (Senin, 21/11).
Lebih lanjut, dia menganalisa bahwa apa yang sebenarnya terjadi nampak bernuansa dan aromanya dendam lama, yang ada kaitannya dengan Pilpres 2014.
"Ini terlihat dari tuntutannya tidak hanya soal penistaan agama oleh Ahok, tetapi sudah sampai pada Jokowi harus turun lah, padahal masih banyak masyarakat yang menilai Jokowi itu orang baik. Bisa saja orang yang menginginkan Jokowi turun ini ada dendam lama di Pilrpes," terang dia
Darsuli mengaku, kasus hukum Ahok yang kini sudah menyandang status tersangka sudahlah selesai dan sebaiknya diserahkan sepenuhnya ke pihak Kepolisian. Dia menyayangkan jika ada pihak-pihak yang memprovokasi atau melakukan penggiringan opini melalui agenda demo-demo susulan yang rencana besar-besaran dengan menekan pemerintah.
"Mereka ini maunya apa, kok jadi malah ngelunjak pemerintah pakek nekan-nekan. Disini masyarakat sudah cerdas, dan isu Ahok mengarahnya ke Jokowi. Jadi masyarakat harus pengertian, selesaikan masalah Ahok secara hukum, jangan ke politik, jadilah tertib hukum. Jika memang salah ya dihukum," ujar dia.
"Ini sudah melenceng, apalagi mau gelar shalat Jumat sepanjang Sudirman-Thamrin. Coba bayangkan dampaknya buat kepentingan publik, masjid banyak kan yang sediakan. Tidak perlu lah itu," tandasnya.
[sam]
Demo susulan yang bakal digelar pada 2 Desember oleh kelompok Gerakan Nasional Pengawal Fatwa Majelis Ulama Indonesia (GNPF MUI) kembali mendapatkan kritikan oleh sejumlah pihak. 
BERITA TERKAIT: