PKS: Menkominfo Memperkeruh Suasana

"Saya meminta agar pemerintah jangan gegabah," jelas Anggota Komisi I DPR RI dari Fraksi PKS, Sukamta, lewat keterangan tertulis, Jumat (4/11).

Pemerintah melalui Kominfo pada Kamis (3/11) kembali memerintahkan penyelenggara Internet Service Provider (ISP) untuk memblokir 11 situs yang dianggap bermuatan SARA. Sebelas situs tersebut adalah lemahirengmedia.com, portalpiyungan.com, suara-islam.com, smstauhiid.com, beritaislam24h.com, bersatupos.com, pos-metro.com, jurnalmuslim.com, media-nkri.net, lontaranews.com, dan nusanews.com.

Menurut Sukamta, ada dua hal yang harus diperhatikan pemerintah sebelum memblokir media online. Pertama, fungsi pemerintah tidak hanya sebagai regulator, tetapi juga pembinaan dan pengawasan.

"Fungsi pembinaan belum dilakukan dengan baik. Saya dulu sudah usulkan adanya tim panel, ajak MUI dan ormas-ormas keagamaan untuk ikut memberi masukan. Laporan sebagian masyarakat atas sebuah situs jangan langsung direspons sepihak," kata Wakil Ketua Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan DPP PKS ini.

Pemerintah pun wajib melakukan cross check. Jika setelah itu diketahui bahwa situs yang dilaporkan memang mengandung materi pelecehan SARA, maka pemerintah wajib memberi peringatan terlebih dahulu dan melakukan pendekatan.

"Saya juga tidak setuju dengan konten SARA, tapi tindakan yang dilakukan pemerintah harus bijak agar tidak dianggap membatasi demokrasi," jelasnya.

Selain itu, Sukamta menilai pernyataan pejabat Kominfo untuk pemblokiran 11 situs itu dilakukan dalam situasi tidak tepat. Pemblokiran yang berdekatan dengan momentum unjuk rasa 4 November bisa memanaskan suasana. Isu ini juga bisa kontra produktif terhadap langkah Presiden Joko Widodo bersilaturahmi mengundang Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan pimpinan Ormas Islam.

"Menkominfo segera melakukan klarifikasi atas isu pemblokiran ini. Segera buat pernyataan yang mendukung suasana kondusif," tegas Sukamta. [ald]