Ditegur Jokowi, Justru Aneh Kalau Ahok Tidak Ngeles

"Ah, Ahok mah gampang aja ngebantah. Bawaan dia memang begitu. Yang ada di pikiran Ahok kalau ada Jokowi, Ahok pasti bilang 'gak apa-apa banyak anggaran yang gak digunakan, kan ada dana CSR. Daripada menggunakan APBD nanti dikorupsi'," kata Ketua Umum Koalisi Rakyat Pemerhati Jakarta Baru (KATAR), Sugiyanto, kepada redaksi sesaat lalu (Jumat, 5/8).

Ahok, sebut dia, sudah sering ngeles. Setiap kebobrokannya terungkap Ahok buru-buru ngeles seolah-olah dirinya suci. Saat dikritik rendahnya penyerapan anggaran, Ahok juga menyebut yang penting tidak dikorupsi. Padahal, dia mencontohkan, pembelian lahan RS Sumber Waras dan lahan Cengkareng yang menggunakan APBD Pergub, sangat kental aroma korupsi.

"Teguran Jokowi kepada Ahok dan juga kepala daerah lainnya, benar. Anggaran yang tidak dipakai menghambat laju perekonomian. Sementara kalau dipakai akan memacu perekonomian masyarakat. Tapi bagi Ahok, pertumbuhan ekonomi gak penting," kata Sgy, demikian Sugiyanto disapa.

Dia juga menegaskan, kebijakan penggunaan dana corporate sosial responsibility (CSR) untuk membangun Jakarta oleh Ahok tidak benar. Sesuai Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 58/2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, sejatinya dana CSR harus dimasukkan lebih dahulu dalam APBD kategori kolom lain Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang sah. Jika tidak dilakukan, maka penerimaan CSR dapat dikategorikan sebagai gratifikasi.

Dana CSR yang diperoleh juga dikonvensasi dengan kebijakan tertentu. Dana CSR Rp 200 miliar dari PT Agung Podomoro Land (APL) yang digunakan Pemprov DKI untuk membangun fasilitas umum, misalnya, dibarter dengan pengurangan angka tambahan kontribusi proyek reklamasi Teluk Jakarta. Tambah aneh, banyak dana CSR yang dikelola melalui Ahok Center, lembaga bentukan relawan Ahok.

"Ini jadi aneh, janggal" tukasnya.[wid]