Publik Harus Cermat Sikapi Kasus Masinton Pasaribu

Publik Harus Cermat Sikapi Kasus Masinton Pemberitaan mengenai kasus anggota DPR Fraksi PDIP Masinton Pasaribu dengan asisten pribadinya, Aditia Ismawati, dianggap sangat tidak berimbang.

Publik pun diimbau lebih cermat dan tidak terhasut dengan opini yang belum tentu benar.

"Pernyataan sepihak Dita seolah-olah dianggap sebuah kebenaran yang tidak dapat diperdebatkan lagi," ujar Humas Tenaga Ahli Fraksi PDIP, Pilian P.H, Kamis (4/2).

Dia mengatakan masyarakat juga harus tahu sepak terjang Dita. Dita terdaftar dan ber-KTA PDIP dari tahun 2009 dan ini yang membuat dia diterima oleh fraksi PDI Perjuangan sebagai aspri anggota. Ditekankan Pilian bahwa syarat mutlak yang tidak dapat ditawar-tawar untuk bisa menjadi TA atau Aspri anggota DPR-RI dari Fraksi PDIP adalah terdaftar dan ber-KTA PDIP.

Tapi entah alasan apa dan mengapa, berkat kasusnya dengan Masinton muncul ke permukaan, Dita diketahui sudah menjadi anggota Partai Nasdem, bahkan menjadi pengurus Nasdem di DKI Jakarta.

"Menurut hemat saya, bila Dita mampu memanipulasi dua partai besar, maka tidak menutup kemungkinan dia juga akan mampu memanipulasi hal-hal lainnya. Untuk kepentingan dan keuntungan apa, hanya dia saja yang tahu persis," kata dia.

Dia yakin semua yang dilakukan Dita tak lebih hanya untuk kepentingan pribadinya. Dita sangat piawai memainkan peran untuk hal-hal yang sifatnya menguntungkannya. Dan tidak menutup kemungkinan, katanya, hal ini terjadi untuk kasus yang dituduhkan ke Masinton.

Pilian merasa perlu mengatakan hal ini agar opini masyarakat jangan sampai tergiring oleh seorang Dita dan sekaligus mengklarifikasi opini yang seolah-olah bahwa persoalan Dita dengan Masinton adalah persoalan antara PDIP dengan Nasdem.

Menurut dia, tudingan demikian tidak benar. Antara PDIP dan Nasdem baik-baik saja dan semakin mesra karena sama-sama berkomitmen untuk mengawal bangsa dan negara serta pemerintahan Jokowi-JK untuk kesejahteraan rakyat.

"Saya berharap agar kasus ini kita percayakan sama aparat hukum dalam hal ini pihak kepolisian yang menanganinya, jangan terperangkap dengan pengiringan opini," katanya.

"Sebagai Humas TA dan Aspri DPR-RI, saya dan rekan-rekan juga sudah memberikan masukkan kepada partai dalam hal ini DPD DKI Jakarta agar segera mencabut keanggotaan partai Dita di PDIP, karena tidak menutup kemungkinan juga bila di Nasdem nanti tidak menguntungkan lagi, dia akan mencari partai lain," demikian kata Pilian.[dem]