"Pernyataan tersebut layak kita jadikan alarm tanda bahaya untuk sepak terjang dan segala manuver Wapres Jusuf Kalla dalam dugaan keterkaitannya dalam semua kegaduhan akhir-akhir ini," tegas Sekjen Pro Demokrasi (Prodem), Satyo Purwanto dalam perbincangan dengan
Kantor Berita Politik RMOL, pagi ini (Jumat, 25/12).
"JK itu tidak pernah paham dan tidak akan pernah mau paham Trisakti apalagi Nawacita," tambahnya.
Satyo pun mengulas catatan sejarah penggulingan Sukarno dari kursi presiden dan keterkaitannya dengan JK.
"Bung Karno, sang penggagas konsep Trisakti, digulingkan dari kekuasaan oleh kekuatan Orde Baru dengan bala bantuan gerakan mahasiswa dan kebetulan saat itu JK menjadi pemimpin gerakan mahasiswa, KAMI (Kesatuan Aksi Mahasiswa Indonesia), pengguling Bung Karno, menghujat dengan alasan yang tidak ideologis untuk mencederai nama Panglima Besar Revolusi Bung Karno," bebernya.
Dari fakta sejarah ini, menurut dia, sangatlah mustahil JK yang merupakan pemimpin KAMI wilayah Sulawesi Selatan memahami hakikat jajaran Bung Karno soal Trisakti. Apalagi diketahuinya, JK semasa muda anti Sukarno.
"Sekarang pun dia sangat neoliberal, ini seperti minyak bertemu air tidak akan pernah menjadi satu," jelas mantan aktivis mahasiswa '98 ini.
Tak heran jika Presiden Abdurrahman Wahid alias Gus Dur pernah memecat JK dari kabinet karena dugaan korupsi di tahun 2000. Bahkan pada tahun 2004, Gus Dur tetap percaya diri menuntut JK atas tuduhan berbagai tindakan KKN-nya.
"Saudagar yang merupakan bagian dari angkatan 66 ini dan merupakan angkatan pengguling Bung Karno adalah pengusung paling militan dari politik peng "haram" an subsidi dengan segala macam alasannya yang membuat kita sesat pikir," ujarnya.
Menurut Satyo, pencabutan subsidi versi JK sejatinya adalah politik tanpa mau menghapus praktek mafia sembari menggunakan kekuasaan untuk merubah regulasi dan mengarahkan manfaat.
Sepak terjang JK yang bikin gaduh rupanya berlanjut di masa pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono. Tahun 2007, ulas Satyo, JK tega membuat rakyat kecil susah dengan menghilangkan minyak tanah secara mendadak kemudian diganti gas tiga kilogram.
Belum lagi soal pengadaan 12 helikopter bencana, gaduh dengan Menteri Keuangan saat itu dan Dirjen Bea Cukai. Termasuk soal pengalihan konsesi jalan tol Trans Jawa, pembangkit listrik batubara, dan lain-lain yang kesemuanya, menurut catatan dia, selalu hadir PT Bukaka cawe-cawe di proyek-proyek tersebut.
"Maka dapat disimpulkan di mana ada JK disitu selalu ada 'gaduh hitam'. Waspadalah!" tutup aktivis yang juga akrab disapa Komeng tersebut.
[wid]
BERITA TERKAIT: