Bolehkah Perusahaan Multinasional Merekam Pembicaraan Dengan Petinggi Negara?

LAPORAN: <a href='https://rmol.id/about/aldi-gultom-1'>ALDI GULTOM</a>

LAPORAN: ALDI GULTOM

Rabu, 18 November 2015, 13:30 WIB

freeport indonesia/net

Ukuran Font

Kecil Besar

Berita keterlibatan Ketua DPR RI, Setyo Novanto, dalam isu pencatutan nama Presiden Joko Widodo dan Wapres Jusuf Kalla pertemuan dengan pimpinan Freeport Indonesia mencoreng citra lembaga DPR.

BERITA TERKAIT:

Wakil Ketua Komisi VII DPR RI, Syaikhul Islam Ali, menyebut, isu Freeport setahun belakangan ini kerap memunculkan polemik nasional. Karena itu dia minta agar isu Freeport tidak menguras energi nasional, apalagi menciptakan adu-domba.

"Saya kira kita perlu berpikir jernih, hati-hati dengan adu domba," ungkap politisi PKB itu, dalam keterangan pers, Rabu (18/11).

Ketua Panja Pengawasan Mineral dan Batubara (Minerba) Komisi VII DPR itu menilai isu yang berkembang sekarang membiaskan banyak hal.

"Persoalan ini semakin bias. Misalnya, di satu sisi, apakah seorang ketua parlemen berwenang dalam hal negosiasi kontrak pertambangan? Di sisi lain, apakah sebuah perusahaan multinasional boleh merekam pembicaraan pejabat tinggi negara kita?" lontar Syaikhul. [ald]