"RJ Lino masih duduk menjabat sebagai Dirut Pelindo II di tengah menurunnya kepercayaan publik terhadap kinerja Pelindo II yang buruk. Presiden Jokowi melalui Menteri BUMN harus mencopot dia," ujar Sekjen Perhimpunan Kedaulatan Rakyat Khalid Zabidi dalam keterangannya tadi malam (Selasa, 15/9).
Lino terbukti tidak mampu memperpendek waktu tunggu pelayanan kapal dan barang (dwelling time) di pelabuhan Tanjung Priok menjadi 3-4 hari seperti diperintahkan presiden Jokowi.
Ketidakpercayaan publik semakin bertambah akibat tindakan Lino yang dengan arogannya memamerkan pengaruh kekuasaan untuk menghindari proses hukum terkait kasus dugaan korupsi pengadaan mobile crane.‎
Keputusan konsensus perpanjangan kontrak JICT yang menimbulkan protes di dalam internal perusahaan menambah panjang daftar ketidakpercayaan publik terhadap kinerja Pelindo II.‎
Dan yang terbaru, sebut Khalid, Lino menunjukkan kembali arogansinya sebagai penguasa Pelindo II dengan memutasi 9 pejabat senior di JICT dan memberikan peringaan bagi karyawan lain yang berani melawannya.‎ RJ Lino juga mengumbar uang perusahaan untuk memasang iklan miliaran rupiah di media massa untuk menutupi kisruh yang menimpa dirinya.
Karena itu Khalid juga mendesak agar kepolisian meneruskan pemeriksaan secara independen dan profesional terhadap pihak-pihak yang terlibat dalam KKN di Pelindo II. Tangkap segera RJ Lino jika terbukti terlibat.
"Kami juga mendukung sepenuhnya pembentukan Pansus Pelindo II di DPR yang diinisiasi beberapa fraksi," tukasnya.
[dem]
BERITA TERKAIT: