"Tentu saja ini sangat mudah ditumpangi secara politis," kata wakil ketua Komisi XI DPR itu, Selasa (15/9).
Apalagi, lanjut Gus Irwan, pertemuan diplomasi itu sudah dikait-kaitkan dengan wacana kocok ulang pimpinan DPR. Ditambah, sebelumnya PAN menyatakan dukungan ke pemerintahan Jokowi-JK.
Menurutnya, pertemuan itu tidak perlu diributkan lagi. Terlebih Setya Novanto bersama Wakil Ketua DPR Fadli Zon sudah menjelaskan tidak deal-deal dalam pertemuan itu, termasuk tidak ada pemberian dukungan kepada Trump sebagai bakal capres AS.
Jelas Gus Irawan, yang mesti dipertanyakan dan dikritisi adalah, soal rangkapan jabatan tiga kader menteri asal PDI-P‎ di kabinet, Puan Maharani (Menko PMK), Tjahjo Kumolo (Mendagri) dan Pramono Anung (Seskab). Menjalani tugas setahun di Kabinet Kerja, khususnya Puan dan Tjahjo, nama mereka masih tercatat sebagai anggota DPR dan belum di-PAW.
"Yang ini sangat jelas pelanggaran UU. Yaitu UU MD3 dan UU terkait rangkap jabatan," tukas Gus Irawan yang juga Ketua DPD Gerindra Sumut itu.
[wid]
BERITA TERKAIT: