DPR Minta Jaksa Agung juga Dicopot

 LAPORAN: <a href='https://rmol.id/about/'></a>
LAPORAN:
  • Kamis, 03 September 2015, 07:30 WIB
DPR Minta Jaksa Agung juga Dicopot
h.m prasetyo/net
rmol news logo Kabar dicopotnya Kabareskirm Komjen Pol Budi Waseso dikecam banyak pihak. Informasi yang beredar, jenderal bintang tiga itu dicopot lantaran kinerjanya dianggap mengganggu stabilitas ekonomi.

Anggota Komisi III DPR RI, Wenny Warouw, mengatakan jika pencopotan Budi Waseso karena alasan menganggu stabilitas ekonomi, mestinya hal ini berlaku juga untuk Jaksa Agung, HM Prasetyo.

Jaksa Agung, diketahui saat ini tengah menangani kasus cessie BPPN. Beberapa praktisi dan anggota DPR menilai penyidikan kasus tersebut menyumbang krisis ekonomi Indonesia, lantaran bersentuhan langsung dengan perbankan.

"Harusnya bila Budi dilakukan seperti itu, seharunya dia gelar perkara agar semua orang tahu, termasuk penanganan yang tengah dilakukan Jaksa Agung (HM Prasetyo) Karena mereka banyak menutup-nutupi maka menjadi pincang," kata Wenny di Jakarta.

"Kalau sudah menyangkut kasus BPPN itu maka harusnya bongkar semua, dari korupsi BLBI maka semua itu cerita sedap," katanya.

Hal yang sama juga dikatakan Wakil Ketua DPR Fadli Zon. Jika benar Budi Waseso dicopot sebagai Kabareskrim karena penggeledahan Pelindo II dianggap mengganggu situasi ekonomi, maka hal yang sama juga seharusnya dilakukan terhadap HM Prasetyo.

"Ganti Jaksa Agung," kata Fadli Zon.

Wakil Ketua Umum Gerindra itu menuturkan, penggeledahan oleh Kejaksaan Agung juga dapat dipandang mengganggu situasi ekonomi. Menurutnya, tindakan Kejaksaan menggeledah PT VSI, juga dapat dipandang menganggu ekonomi.

"Karena tindakan kejaksaan menimbulkan ketidakpastian hukum bagi investor dan dunia usaha di Indonesia. Logikanya, HM Prasetyo juga harus diganti sebagai Jaksa Agung," katanya.

Presiden kata Fadli harus konsisten mengambil keputusan, apalagi untuk posisi-posisi penting. Jangan sampai motivasi kepentingan kelompok dan jangka pendek lebih dominan dalam reposisi seseorang pada suatu jabatan strategis.

Apalagi jabatan terkait penegakan hukum, presiden mestinya mencari orang-orang profesional yang tak punya beban atau utang politik.[wid]


Temukan berita-berita hangat terpercaya dari Kantor Berita Politik RMOL di Google News.
Untuk mengikuti silakan klik tanda bintang.

FOLLOW US

ARTIKEL LAINNYA