Kenyataan itu diakui sendiri oleh Gubernur Jakarta, Basuki Purnama (Ahok). Menurut dia, warga Jakarta masih dijajah oleh organisasi masyarakat (Ormas) dan pejabat daerah.
"Mereka (ormas dan pejabat) menjajah rakyat dengan meminta uang, sama seperti zaman penjajahan dulu dengan penarikan upeti,"‎ ujar Ahok di Lapangan Silang Monas, Jakarta, Senin (17/8).
Ahok mengatakan, penjajahan versi baru ini sudah muncul sejak bangsa asing meninggalkan Tanah Air. Hal ini membuat warga masih merasa terjajah, bahkan lebih parah, dijajah teman sebangsanya sendiri.
‎"Pejabat maupun ormas yang memperalat untuk menguasai mereka (warga), seperti misalnya demi menguasai lapak berjualan,†lanjut Ahok.
Sebagai gubernur, Ahok berjanji tidak akan melakukan penindasan terhadap masyarakat. Salah satu bentuk "kemerdekaan" yang ia klaim telah ia berikan kepada warganya adalah menghapus sistem outsourcing pekerja lepas harian (PHL) yang memberikan upah bulanan di bawah upah minimum provinsi (UMP).
[ald]
BERITA TERKAIT: