"Reshuffle adalah kebutuhan publik. Karena kalau ini dipertahankan maka kondisi ekonomi dan sosial Indonesia jadi tidak baik," ujar Ketua DPP PAN Yandri Susanto saat ditemui di gedung DPR, Senayan, Jakarta (Jumat, 10/7).
Namun begitu, sekretaris Fraksi PAN ini menegaskan bahwa perombakan itu sepenuhnya adalah hak prerogatif presiden.
Sementara itu, Yandri menegaskan bahwa hingga saat ini, PAN belum mendapat tawaran bergabung masuk ke pemerintahan dari Presiden Jokowi.
"Sampai sekarang, belum ada tawaran resmi Jokowi ke PAN," tandas anggota Komisi II DPR RI itu.
[ian]
Temukan berita-berita hangat terpercaya dari Kantor Berita Politik RMOL di Google News.
Untuk mengikuti silakan klik tanda bintang.
BERITA TERKAIT: