Penandatanganan kesepakatan antara Garuda dan BOC Aviation disaksikan secara langsung oleh Menteri Negara BUMN Rini Soemarno di sela-sela acara Paris Air Show di Paris (16/6).
Menanggapi tersebut, pengamat ekonomi dari Universitas Bung Karno (UBK) Gede Sandra mewanti-wanti pemerintah, khususnya Menteri BUMN, untuk tidak asal dalam menambah utang karena dapat membahayakan perekonomian negara.
"Di tengah situasi ekonomi dunia yang tidak menentu seperti sekarang, sebaiknya pemerintah dan BUMN jangan asal menambah utang. Apakah itu dari Tiongkok maupun Bank Dunia. Penambahan utang yang tidak terkendali dapat membahayakan perekonomian karena dengan cepat akan melampui batas aman (sustainable)," ujarnya kepada
Kantor Berita Politik RMOL (Sabtu, 27/6).
Menurut Gede, yang juga peneliti di Lingkar Studi Perjuangan (LSP), Garuda sudah memiliki rasio utang terhadap modal (debt to equity ratio/DER) yang cukup besar. Pada Kuartal I tahun 2015, DER Garuda sudah mencapai 1,5 kali. Nilai rasio ini lebih tinggi dari periode yang sama tahun 2014 sebesar 1,1 kali. Kemudian bila ditambah utang 4,5 miliar dolar AS dari Tiongkok nanti, maka DER Garuda dapat melonjak hingga 6,65 kali. Nilai ini di atas DER maskapai-maskapai penerbangan di luar negeri, contohnya di AS yang hanya berkisar di rasio 4 kali.
"Apalagi kabarnya pemerintah, dalam hal ini Menteri BUMN, juga sudah akan menambah utang BUMN infrastruktur sebesar 40 miliar dolar AS lagi dari Tiongkok. Belum lagi banyak persyaratan
(conditionalities) seperti keharusan untuk menggunakan barang kualitas rendah, yang akhirnya malah meningkatkan biaya perawatan
(maintenance). Perlu juga dipertanyakan sejauh mana kandungan lokal, dalam hal tenaga kerja dan sumber daya domestik, yang akan dilibatkan dalam berbagai proyek infrastruktur ke depan demi menjamin keberdikarian kita," tutup alumnus ITB dan UI ini.
[ian]
BERITA TERKAIT: