Jokowi takut JK lebih mendominasi pemerintahnnya. Seperti yang pernah JK sandang disebut sebagai 'The Real President' waktu jadi wapres di masa Presiden SBY periode 2004-2009.
"Ini yang saya lihat. Jokowi tidak ingin ada matahari kembar di pemerintahannya," kata pengamat politik dari Universitas Muhammadiyah Jakarta (UMJ) Dr. Harmonis kepada redaksi, Jumat (6/3).
Makanya, lanjut Harmonis, Jokowi memperalat Luhut untuk menjauhkan dan 'meninggalkan' JK.
Sekjen Ikatan Sarjana Komunikasi Indonesia (ISKI) ini menambahkan, selain itu, penambahan wewenang ke Luhut tidak lain adalah sebagai balas jasa Jokowi.
"Semua orang tahu, Luhut sangat berkontribusi kepada Jokowi di pilpres lalu," tandas Harmonis yang juga ketua Prodi Ilmu Komunikasi Pascasarja UMJ ini.
Berdasarkan Perpres Nomor 26/2015 yang diteken Presiden Jokowi pada 23 Februari lalu, ada lima tugas besar Luhut yang intinya diperbolehkan melakukan koordinasi lintas kementerian untuk memastikan program prioritas sesuai visi misi Presiden. Tugas Luhut ini dinilai hampir mirip dengan Wapres Jusuf Kalla dalam melakukan pengawasan ke Kementerian.
JK sendiri mengaku tidak tahu dan tidak diajak bicara oleh Presiden Jokowi mengenai tugas baru untuk Luhut tersebut. Di mata JK, penambahan wewenang baru Luhut berpotensi menimbulkan koordinasi yang berlebih. Pasalnya, untuk tugas koordinasi sudah dipegang oleh dirinya. Kewenangan terlalu luas bagi Luhut justru malah bisa menimbulkan kesimpangsiuran.
[rus]
BERITA TERKAIT: