Untuk diketahui, saat pelantikan Ahok menjadi gubernur menggantikan Joko Widodo di Istana Negara Jakarta beberapa waktu lalu, hanya Megawati ketua umum parpol yang terlihat hadir.
Pengamat politik UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Pangi Syarwi Chaniago, menduga, sama dengan partai lain, PDIP DKI juga terganggu dengan langkah Ahok mencoret dana Rp 12, 1 triliun di APBD 2015.
Menurut Ipang sapaan akrabnya, sudah menjadi rahasia umum bahwa dana siluman yang dimasukkan di APBN atau APBD menjadi pundi-pundi dana partai.
"Di Indonesia belum ada partai yang betul-betul mandiri, biasanya APBD dan BUMD menjadi tempat partai menyusui (sapi perah), dan itu juga yang menjadi alasan ketum parpol ikut mendukung dan menyetujui hak angket untuk Ahok," sebut dia kepada redaksi, Minggu (1/3).
Ipang menambahkan, sangat disayangkan lagi partai yang tergabung di Koalisi Indonesia Hebat (KIH) ramai-ramai mendukung Ahok.
"Komitmen ketua umum parpol bisa dipertanyakan publik kembali tentang keseriusan partai tersebut dalam pemberantasan korupsi," tukas peneliti politik IndoStrategi ini.
[rus]
BERITA TERKAIT: