Jokowi juga disebut telah berkonsultasi dengan Ketua DPR RI yang juga politisi Partai Golkar, Setya Novanto, dan konon keputusan pembatalan BG sepenuhnya didukung Partai Golkar (partai Koalisi Merah Putih).
Direktur Eksekutif Indonesia Development Monitoring, Fahmi Hafel, mengatakan, dukungan pembatalan pelantikan Budi Gunawan tentu bukan hal yang bebas dari transaksi ekonomi, politik dan hukum.
"Pembatalan pelantikan Budi Gunawan bisa diartikan sebagai tanda Jokowi
mbalelo kepada PDIP serta sinyal kuat akan meninggalkan PDIP partai yang mengusungnya saat Pilpres," kata Fahmi dalam rilis kepada wartawan, Jumat sore (13/2).
Dia menilai "matematika politik" Jokowi cukup akurat karena visi misi Jokowi-JK akan berjalan sesuai program jika sang presiden benar-benar hengkang dari PDIP. Selama ini PDIP selalu memperlakukan Jokowi layaknya petugas partai, bukan pemimpin nomor satu di Indonesia.
Dengan Jokowi meninggalkan PDIP maka akan ada konfigurasi politik baru dengan "bubar jalan" Koalisi Indonesia Hebat (KIH). Mau tidak mau, parpol KIH pendukung Jokowi seperti PKB, Hanura dan Nasdem bakal kehilangan beberapa kursi di Kabinet Kerja.
"Yang berakibat akan ada
reshuffle kabinet besar-besaran. Ini dimungkinan karena parpol di KIH yang lainnya tidak terlalu signifikan untuk mendukung pemerintahan Jokowi," jelas Fahmi.
[ald]
BERITA TERKAIT: