Hal ini sebagaimana disampaikan Menteri Perhubungan Ignasius Jonan disela rapat kerja dengan Komisi V DPR RI, Rabu (28/1).
"Jembatan timbang tahun 2016 sebaiknya dikelola nasional oleh Kemenhub, tapi sekarang dinas perhubungan di daerah di bawah gubernur atau walikota. Jadi kalimat pembinaan ini sulit, karena yang angkat mereka," ujarnya.
Sebagai regulator, lanjut Jonan, Kementerian Perhubungan mencoba agar pengelolaan jembatan timbang bisa lebih baik. Jonan mengatakan, rencana itu diharapkan bisa direalisasikan pada awal tahun 2016.
"Kami menawarkan, kalau bisa pengelolaan standarisasi jembatan timbang itu seragam secara nasional, supaya jangan ada yang toleransi sebagian, atau ada yang tidak toleransi. Jadi menurut saya harus seragam," kata mantan Direktur PT KAI itu.
Jonan menambahkan bahwa pihaknya berharap dengan regulasi yang diperketat bisa meminimalisir kecelakaan di jalan raya.
"Selain itu juga meningkatkan ketahanan jalan, supaya tidak banyak biaya perawatan. Kalau kelebihan tonase ya nggak bisa jalan," tandasnya.
[wid]
BERITA TERKAIT: