PAN: Sebaiknya Pimpinan KPK Tidak Kalap!

LAPORAN: <a href='https://rmol.id/about/widian-vebriyanto-1'>WIDIAN VEBRIYANTO</a>

LAPORAN: WIDIAN VEBRIYANTO

Sabtu, 24 Januari 2015, 15:40 WIB

PAN: Sebaiknya Pimpinan KPK Tidak Kalap<i>!</i>

drajad wibowo:net

Pasangan mantan calon bupati Kotawaringin Barat, Kalimantan Tengah Sugianto Sabran-Eko Soemarno sudah bertahun-tahun mencari keadilan usai pasangan ini kalah dalam sengketa Pilkada di Mahkamah Kontitusi pada 2010 lalu. Sehingga sudah sewajarnya kebenaran atas kasus ini bisa diungkap.

BERITA TERKAIT:

Begitu Wakil Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Dradjat Hari Wibowo dalam keterangan yang diterima redaksi (Sabtu, 24/1).

"Selalu saya dukung. Saya ingin kebenaran terungkap, keadilan ditegakkan," ujarnya.

Namun begitu Drajad memegang penuh azas praduga tak bersalah. Ia juga enggan menerka adanya keterlibatan Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto, yang saat itu menjadi pengacara pasangan Ujang Iskandar-Bambang Purwanto yang menang saat berperkara di MK.

"Tapi kesaksian dan dokumen yang ada di PN Jakpus, ditambah keputusan yang sudah inkracht, tentu menjadi bukti yang sangat kuat," sambungnya.

Fakta hukum saat ini, lanjut Drajad, keputusan MK soal Kobar itu cacat oleh saksi palsu. Sehingga proses di Bareskrim ini bisa menjadi kesempatan bagi Bambang Widjojanto untuk menunjukkan apa yang sebenarnya terjadi.

"Selain itu, jangan lupakan Pangkalan Bun sempat rusuh besar-besaran sebagai efek saksi palsu ini. Jadi saya senang kalau Polri segera melimpahkan kasus ini ke kejaksaan dan segera memroses di pengadilan," pintanya.

Lebih lanjut ia meminta agar pimpinan KPK lain jernih melihat masalah ini. KPK diminta untuk tidak ikut bermain politik dan memainkan emosi massa.

"Saran saya, sebaiknya pimpinan KPK menghormati Keputusan PN Jakpus yang sudah inkracht tersebut. KPK kan wajib menjunjung tinggi hukum, keadilan dan kebenaran. Pelajari baik-baik dokumen PN Jakpus tersebut. Jika KPK "kalap" seperti kemarin, terus apa yang dicari KPK?" sambung Drajad.

"Kita jangan memakai ilmu "pokok e", seolah-olah pimpinan dan pegawai KPK tidak mungkin berbuat salah. Kita harus obyektif dan jujur," tandasnya. [ian]