"Kami minta ini (uji publik) dihapus," kata dia saat dihubungi redaksi, Rabu (21/1).
Rambe mempertanyatakan urgensi uji publik tersebut. Menurutnya, biarlah partai yang melakukan seleksi terhadap calon kepala daerah. Nanti masyarakat yang melakukan uji publik saat pemilihan.
Politisi Golkar ini pun mempersoalkan waktu uji publik yang memakan waktu selama tiga bulan.
"Ini membuat jadwal pilkada semakin panjang. Lagian, ini hanya formalitas saja, tidak ada konsekuensi apapun dari uji publik selain calon kepala daerah mendapat keterangan sudah melakukan uji publik," tandas Rambe.
[rus]
Temukan berita-berita hangat terpercaya dari Kantor Berita Politik RMOL di Google News.
Untuk mengikuti silakan klik tanda bintang.
BERITA TERKAIT: