Lalu apa komentar politisi Senayan soal penunjukan ini. Anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi PKS Aboe Bakar Al-Habsy mengaku tak mempersoalkan latar belakang Palguna dari PDIP, meski Jokowi adalah kader dari partai tersebut.
Menurutnya, ini bukan pertama kali orang partai jadi hakim MK, sebelumnya juga ada beberapa hakim MK yang pernah bersinggungan dengan partai politik. Misalkan, Patrialis Akbar yang pernah aktif di PAN, ketua MK sekarang Hamdan Zoelva yang dulu juga aktif di PBB, dan mantan Ketua MK Mahfud MD yang juga pernah aktif di PKB.
"Oleh karena itu, sebenarnya sah-sah saja presiden mengangkat I Dewa Gede Palguna yang tak lain adalah politisi PDI-P," ujar Aboe saat dihubungi redaksi, Rabu (7/1).
Namun yang jadi persoalan, lanjut dia adalah, di saat kampanye dulu, Jokowi menjanjikan pemerintahan koalisi tanpa syarat. Masyarakat diyakinkan jika dirinya memimpin tak akan ada bagi-bagi kursi. (Baca:
Dua Hakim Konstitusi Dilantik Hari Ini).
"Namun dengan pengangkatan I Dewa Gede Palguna ini mengakibatkan publik akhirnya menilai posisi hakim MK tersebut sebagai bagian dari transaksi politik itu. Apalagi sebelumnya jelas terlihat pembagian posisi untuk Jaksa Agung, para menteri serta jabatan strategis lainnya," ujarnya.
"Saya rasa biarlah publik yang menilai atas pengangkatan tersebut, hal ini tentunya akan menjadi bagian penilaian kepercayaan publik terhadap lembaga MK," tambah Aboe.
[rus]
BERITA TERKAIT: