Menhan: Kantor Perwakilan Hamas Tidak Penting

"Semua ada aturannya. Tidak bisa memutuskan dan mendukung sebelah pihak. Kedaulatan dan keamanan bangsa dan negara  harus diutamakan," tegas Menhan.

Menurut dia, keberadaan wakil Hamas di Indonesia sangat tidak penting. Hamas, kata Menhan, cukup diwakili kedutaan besar Palestina karena  semua aspirasi perjuangan Hamas bisa dikomunikasikan langsung melalui kedutaan di masing-masing negara  termasuk di Indonesia.

"Kita harus lihat dulu apa manfaatnya kantor tersebut. Kalau hanya merugikan dan membahayakan NKRI buat apa? Saya kira tidak perlu ada kantor Hamas," kata mantan KSAD ini usai menghadiri peresmian SD, SMP dan SMK milik PT Tunas Agro Subur (Best Group) di Paranggean, Palangkaraya.

Menhan mengaku tidak mengetahui pasti keseriusan Hamas ingin membuka perwakilannya di Jakarta.

"Yang jelas Hamas tidak penting. Ketahanan keamanan negara yang paling penting dijaga, " tekannya.

Sebelumnya, pada Jumat 28 November lalu sekitar tujuh orang delegasi organisasi Hamas Palestina mengunjungi pimpinan DPR di gedung DPR, Jakarta.

Dalam pertemuan tersebut, pimpinan delegasi, Abu Umar Muhammad, menyampaikan dua poin yang menjadi dasar permintaannya untuk membuka kantor perwakilan Hamas di Jakarta.

Abu Umar menyatakan kehadiran mereka dalam rangka mencari dukungan kepada Indonesia, misalnya dalam kasus pendudukan Masjid Al-Aqsa dan Kota Yerusalem yang saat ini sudah dikepung perumahan Yahudi.

Dia meminta pemerintah Indonesia mengizinkan Hamas membuka kantor perwakilan di Indonesia sebagai salah satu bentuk dukungan pemerintah Indonesia terhadap Hamas. Menurut dia, Hamas telah membuka kantor perwakilan di India, Moskow, Jerman, dan lainnya dan sepatutnya punya kantor di Jakarta.

Muhammad diterima para pimpinan DPR yaitu Ketua DPR Setyo Novanto, Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah dan Fadli Zon. Sementara itu turut hadir Ketua Fraksi PKS Jazuli Juwaini dan anggota PKS lainnya yakni Abu Bakar Al Habsyi dan Refrizal. [wid]