Sepelekan DPR, Rezim Sekarang Lebih Parah dari Orde Baru

Anggota DPR RI dari Fraksi Gerindra, Wihadi Wiyanto, mengatakan hal itu menanggapi belum adanya komunikasi yang baik antara pemerintah dengan lembaga perwakilan rakyat. Padahal, Dewan akan memasuki masa reses pada 5 Desember.

Menurut dia, sebetulnya DPR sudah siap bekerja. Rekonsiliasi antara Koalisi Merah Putih (KMP) dan Koalisi Indonesia Hebat (KIH) sudah disepakati, walau belum ada niat dari politisi KIH untuk masuk dalam Komisi-Komisi.

Wihadi juga menyayangkan sempat terbitnya "surat perintah" dari Presiden Joko Widodo (Jokowi) kepada para menteri Kabinet Kerja yang isiya agar tidak datang memenuhi undangan rapat dari DPR RI. Dan dampaknya sampai sekarang. Walau Jokowi sudah mengklaim mencabut surat edaran tersebut, tetap saja para menteri bersikap "mbalelo". Padahal, Dewan seharusnya sudah aktif bekerja bersama pemerintah sejak Kabinet terbentuk dua bulan lalu.   

"Kenyataannya, menterinya tidak datang kalau dipanggil, contohnya Menteri Hukum dan HAM. Sampai Kapolri juga ikut-ikutan tidak datang. Itu kan sebenarnya sudah membuat slogan Jokowi 'kerja, kerja, kerja' tidak sesuai kenyataan," ungkap anggota Komisi III ini kepada RMOL, Selasa (2/12).

Menurut Wihadi, rekonsiliasi antara KMP dan KIH tidak ditindaklanjuti dengan baik. Ada satu pihak yang hanya ingin hadir dalam rapat-rapat yang berbicara soal kepentingannya saja, namun tidak masuk ke Komisi.

"Perubahan UU MD3 yang disyaratkan dalam kesepakatan itu butuh waktu. Sementara nama-nama di komisi baru diberikan pekan lalu. Itu pun anggotanya belum datang, belum masuk di komisi, tapi kunjungan kerja maunya ikut," ungkapnya sambil tertawa.

Ditegaskannya, sebetulnya DPR mau bekerja untuk rakyat. Ia sendiri sebagai anggota Dewan yang baru merasakan ada keinginan itu. Namun, terhambat oleh ego pemerintah dan segelintir koleganya di DPR.

"Kami ini mau kerja kok. Tapi dipelintir oleh media, seolah DPR enggak kerja dan cuma kabinet yang kerja. Media sepertinya sangat suka akan pencitraan-pencitraan yang berlebihan, tapi di sisi lain tak melihat banyaknya pelanggaran undang-undang. DPR dianggap apa?" ujar Wihadi.

Dalam pengelolaan perusahaan saja, lanjut Wihadi, jajaran Direksi harus minta persetujuan komisaris untuk mengubah penganggaran. Nah, yang dilakukan pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla sekarang lebih buruk. Mulai dari alokasi anggaran, kenaikan harga bahan bakar minyak serta adanya nomenklatur-nomenklatur baru, semua menabrak aturan undang-undang.

"Ibaratnya, ini lebih parah daripada Orde Baru. Kalau Orde Baru, DPR-nya cuma tukang stempel kebijakan pemerintah. Kalau sekarang ini, cap dan stempelnya saja tidak ada," tutupnya. [rus]