Demikian disampaikan Wakil Ketua DPR RI, Fadli Zon, dalam diskusi bertajuk "Wajah Politik Kita" di Cikini, Jakarta, Sabtu (29/11).
Dia mengatakan, kegaduhan paling nyata diakibatkan para menteri Kabinet Kerja. Contoh kasus diantaranya, Menteri Hukum dan HAM, Yasonna H Laoly, yang melanggar UU terkait pengesahan kepengurusan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) pimpinan M Romahurmuzy. Juga Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan, Tedjo Edhi Purdijatno, yang meminta Polri tidak mengizinkan pelaksanaan Musyawarah Nasional Partai Golkar di Bali.
"Presiden sebaiknya siapkan rencana reshuffle (perombakan kabinet), dalam misalnya tiga sampai enam bulan, evaluasi mana menteri yang jalan, tidak jalan, mana yang cuma pencitraan dan mana yang benar-benar bekerja," saran Fadli.
Dia juga menyarankan Presiden Jokowi, mengangkat orang-orang yang betul-betul mengerti hukum dan tidak suka menabarak aturan. Presiden jangan lagi mengangkat orang-orang yang berkapasitas biasa-biasa saja.
"Kalau saja ada orang-orang seperti Saldi Isra, Irman Putra Sidin, atau Yusril," sebut Fadli Zon.
[ald]
BERITA TERKAIT: