Begitu dikatakan Pengamat Politik dari Universitas Negeri Jakarta (UNJ), Ubedillah Badrun dalam keterangan tertulis yang diterima redaksi, Selasa (28/10).
"Islah ini adalah jalan yang tepat disaat situasi politik yang terus dinamis di Indonesia akhir-akhir ini dengan melihat wajah kabinet yang tak sempurna dan problem negara begitu besar," kata dia.
Ubedillah juga katakan, islah ini merupakan momentum yang sangat penting untuk melakukan evaluasi dan mengoreksi dua kubu besar di PPP. Evaluasi ini dititik beratkan bahwa politik itu tidak serta merta merebut kekuasaan. Politik juga membawa nilai-nilai PPP sebenarnya yang berlandaskan Islam.
"Nilai Amar Maruf Nahi Munkar dalam PPP harus dikembalikan lagi dan inilah yang membuat situasi politik bangsa ini lebih dinamis lagi," tandasnya.
Seperti diketahui, Majelis Syariah bersama Majelis Pakar, Majelis Pertimbangan menyatakan penyelenggaraan Muktamar PPP ke VIII yang sah akan berlangsung di Jakarta pada 30 Oktober depan. Informasinya, undangan muktamar ini ditandatangani langsung oleh KH Maemoen Zubair atau biasa disapa Mbah Moen.
BERITA TERKAIT: