Banyak janji yang disampaikan Jokowi. Semua elemen masyarakat termasuk guru, anak-anak usia belajar, nelayan, petani, pelaku ekonomi kreatif, komunitas pekerja atau buruh serta komunitas pengusaha dalam dan luar negeri dari berbagai tingkatan skala usaha, mencatat apa saja yang telah dijanjikan Jokowi-JK. Sekretaris Fraksi Golkar DPR, Bambang Soesatyo menekankan, tantangan Jokowi-JK bukan hanya ekspektasi yang terbentuk dari janji-janji itu.
"Menjadikan Indonesia sebagai poros maritim masih sesuatu yang abstrak bagi masyarakat kebanyakan yang awam," kata Bambang dalam keterangan persnya, Minggu (19/10).
Para ahli yang dipercaya Jokowi menyusun proposal proyek ini, lanjut Bambang, diharapkan segera menyosialisasikannya kepada semua elemen masyarakat. Apalagi, mereka yang paham tentang makna strategis Indonesia sebagai poros maritim sering menilai rencana proyek ini terlalu ambisius. Tidak sedikit yang pesimis, mengingat keterbatasan pembiayaan di dalam negeri.
Di sisi lain, Bambang juga berpendapat, rencana proyek besar ini mengingatkan banyak orang pada janji mantan Presiden Soesilo Bambang Yudhoyono (SBY) ketika dia terpilih pada tahun 2004. Saat itu, SBY berjanji akan menjadikankan revitalisasi sektor pertanian sebagai agenda utama atau prioritas pemerintahannya di bidang ekonomi. Ternyata hanya janji. Sebab, hingga akhir masa jabatannya, kinerja sektor pertanian dan tanaman pangan terbilang sangat buruk.
Demikian rendahnya produktivitas sektor pertanian dan tanaman pangan Indonesia, sehingga hampir 50 persen dari aneka komoditi kebutuhan pokok rakyat harus diimpor.
"Kegagalan SBY memenuhi janjinya itu patut dijadikan catatan oleh Jokowi-JK, agar keduanya tidak melakukan kekeliruan yang sama," tegasnya.
Maka dari itu, tambah Bambang, Jokowi-JK harus bekerja ekstra keras agar rencana atau proposal mewujudkan Indonesia Poros Maritim itu di kemudian hari tidak dianggap pepesan kosong.
[wid]
Jika tak ada aral merintang, Presiden dan Wakil Presiden terpilih, Joko Widodo-Jusuf Kalla sudah bisa mulai bekerja di Istana Negara usai dilantik pada Senin (20/10 besok. 
