Demikian disampaikan Presidium Nasional Rakyat Bersatu, A. Iwan Dwi Laksono dalam keterangan tertulisnya kepada
RMOL, Kamis (9/10).
Upaya-upaya yang menjurus masif, terstruktur dan sistimatis terus dilakukan oleh oleh KMP, melalui UU MD3, UU Pilkada yang meskipun dipercantik dengan Perpu yang dikeluarkan SBY guna mengkelabuhi desakan protes rakyat.
Kemudian disusul oleh penguasaan seluruh pimpinan DPR RI dan MPR RI, bahkan menyusul kabar terbaru gugatan judicial review oleh beberapa anggota DPRD dengan kuasa hukumnya Refly Harun tentang pimpinan DPRD tidak harus parpol pemenang pemilu (perolehan suara terbanyak).
Iwan Dwi mengatakan, menjelang pelantikan Jokowi-JK sebagai Presiden dan Wakil Presiden terpilih, muncul berbagai statemen dari petinggi-petinggi KMP seperti misalnya Hasjim Joyohadikusumo dari Gerindra yang akan menghadang seluruh langkah Presiden, yang selanjutnya disusul statemen Akbar Tanjung dari Golkar yang mengatakan Presiden dilipih MPR semakin membuat semakin gaduh situasi politik dengan tebaran ancaman dan teror.
"Hal ini bisa dikatakan adalah langkah-langkah yang masif, terstruktur dan sistimatis untuk mengimpeachment Jokowi-JK melalui jalan parlementer setelah parlemen dikuasai," ujarnya.
Menurutnya, akan menjadi mudah bagi KMP bisa mengubah aturan dan Undang-undang nantinya dengan komposisi jumlah anggota dan pimpinan DPR guna memuluskan jalan "kudeta merangkak" tersebut. Ini artinya, setelah kalah dalam pertarungan terbuka dan melibatkan rakyat secara langsung diubah menjadi menjadi pertarungan terbatas, tertutup dan di tingkat elit.
"Mereka (KMP) ini lupa bahwa kekuatan utama penyokong Jokowi-JK sebagai Presiden dan Wakil Presiden itu adalah rakyat Indonesia yang pasti akan menggunakan kedaulatannya (kedaulatan rakyat) untuk merebut kekuasaan oligharkhi politik daripada KMP," imbuhnya.
Iwan Dwi menambahkan, rakyat melalui elemen gerakan mahasiswa, buruh, tani dan relawan sudah pasti akan membangun kekuatan dengan posko-posko perlawanan dan mobilisasi massa apabila program-program kerakyatannya diganggu maupun dihilangkan oleh oligharkhi politik KMP di parlemen.
"Bukan tidak mungkin rakyat akan berbondong-bondong mengambil alih parlemen ketika kedaulatannya dirampas total oleh oligharkhi politik tersebut, dan akan mempertahankan Presiden dan Wakil Presiden Pilihan Rakyat Indonesia Jokowi-JK," demikian Iwan Dwi.
[rus]
Pasca kalah di pilpres, Koalisi Merah Putih (KMP) pendukung Prabowo-Hatta tidak pernah berhenti melakukan berbagai macam tindakan untuk mengancam eksistensi Presiden dan Wakil Presiden terpilih Jokowi-JK. 
