Dalam pesan yang disampaikan lewat Twitter beberapa saat lalu, SBY menceritakan detik-detik menjelang penandatanganan Perppu itu.
Berikut twit utuh SBY.
Alhamdulillah, publik mendukung Perpu Pilkada Langsung. Sekalipun sebagian kecil masih ragu Perpu ini bisa lolos di DPR. *SBY*
Untuk jawab keraguan ini, saya sampaikan beberapa hal yang terjadi menjelang penandatanganan Perpu. *SBY*
Kamis, 30 September 2014 malam, saya bertemu Pak Hatta Rajasa yang bawa pesan & harapan dari pimpinan2 partai KMP. *SBY*
Meski Demokrat bukan bagian KMP, mereka ingin kebersamaan di DPR & MPR. Ajakan itu saya respons positif dengan satu catatan. *SBY*
PD bersedia bersama2 di DPR & MPR, jika KMP mendukung Perpu Pilkada Langsung dgn Perbaikan yg akan saya terbitkan. *SBY*
Sistem Pilkada Langsung dgn Perbaikan merupakan prioritas. Ini kehendak & pengejawantahan kedaulatan rakyat. *SBY*
Pak Hatta langsung sampaikan pesan saya dlm Rapat Pimpinan KMP. Malam itu juga mereka setuju utk dukung Perpu. *SBY*
Hari berikutnya, 1 Oktober 2014, pembicaraan dgn KMP berlanjut. Saya ingin ada persetujuan hitam di atas putih utk dukung Perpu. *SBY*
Berhubung Ketum Partai Golkar sedang berada di luar negeri, meskipun sudah setuju, saya telepon langsung agar terjadi kebulatan. *SBY*
Sekitar pkl 20.00, saya terima lembar kesepakatan utk (1) Kebersamaan di DPR & MPR; (2) Dukung Perpu Pilkada Langsung dgn perbaikan. *SBY*
Kesepakatan itu ditandatangani semua Ketum & Sekjen, mulai dari PG, PGerindra, PAN, PKS, PPP & juga PD. Khusus PPP hanya Ketum. *SBY*
Mungkinkah kesepakatan dilanggar? Politik memang dinamis, tetapi tetap ada etikanya. Saya percaya KMP. *SBY*
Apalagi, Perpu itu mewadahi kerisauan KMP terhadap hal-hal negatif dalam Pilkada Langsung. *SBY*
Ada juga yg khawatir jika justru PDIP yg tolak Perpu itu. Mestinya tidak, justru PDIP inginkan Pilkada Langsung, bukan Pilkada DPRD. *SBY*
Saya optimis, langkah2 tadi dan adanya komitmen DPR bagi bangsa, membuat Perpu ini akan disetujui. *SBY*
[dem]
Presiden SBY menyampaikan rasa syukurnya karena Peraturan Pemerintah Pengganti UU tentang Pilkada yang baru ditandatanganinya dapat dipastikan lolos dalam pembahasan di DPR bulan Januari 2015 mendatang. 
BERITA TERKAIT: