Mantan Walikota Solo itu menyebut sebanyak 16 kursi kabinet berasal dari Partai Politik sebagai jembatan antara pemerintah dengan kekuatan legislatif di DPR. Artinya, sebanyak 18 kursi berasal dari luar partai politik.
Sejak awal pembentukan Rumah Transisi Jokowi-JK, yang mendesain produk kebijakan dan postur kabinet Jokowi-JK mendatang, sudah banyak figur yang dimunculkan publik untuk calon-calon menteri. Sejumlah nama kepala daerah yang berprestasi pun tidak luput dari radar Jokowi untuk dipertimbangkan sebagai calon menterinya.
Memang, masih sedikit kepala daerah, baik Gubernur dan Bupati atau Walikota yang dianggap sukses memimpin daerahnya dan memiliki prestasi, diunggulkan untuk masuk dalam jajaran kabinet. Untuk level Bupati, salah seorang yang dijagokan masuk sebagai calon menteri di kabinetnya Jokowi-JK adalah Bupati Kudus, Musthofa.
"Sebagai warga negara, jika memang diberikan tanggung jawab sebagai menteri, saya menganggapnya sebuah tugas yang harus diemban, sekaligus sebagai tantangan yang tidak mudah," ujar Bupati Musthofa usai menjadi narasumber dalam program live "Economic Challenge" di salah satu stasiun televisi swasta, Senin (15/9).
Selama ini, sejumlah pakar dan politisi nasional menyebut nama Bupati Kudus Musthofa layak sebagai salah satu anggota kabinet Jokowi-JK menduduki pos Kementerian Koperasi dan UKM. Bagi Musthofa, tugas dan tanggung jawab seperti itu bukanlah diminta-minta. Tetapi, jika Presiden terpilih Jokowi-JK meminta dan menunjuknya untuk memimpin kementerian itu, Musthofa tidak gentar.
"Saya hanya bisa katakan, apa yang saya kerjakan selama memimpin Kudus, jika itu memang dianggap sebagai sebuah prestasi biarlah itu dinilai oleh masyarakat," ujar pria yang banyak mengembangkan perekonomian kreatif di Kudus itu.
Musthofa terpilih untuk kedua kalinya memimpin kabupaten Kudus. Kegandrungannya membangun koperasi bagi para pedagang kaki lima dan membangun perekonomian kreatif di wilayahnya, membuat ia disebut-sebut bakal jadi menteri untuk bidang Koperasi dan UKM.
Kabupaten yang memiliki APBD kecil itu tidak menjadi halangan bagi Musthofa mengembangkan ekonomi kreatif. Meski masih empat tahun lagi Musthofa memimpin Kudus, dirinya yakin sudah membangun sistem pemerintahan Kudus yang professional. Sehingga, apapun yang dikerjakan pastinya bisa bergerak secara sistematis.
Ditanya mengenai sektor Koperasi dan UKM, pria yang rajin senyum ini menyampaikan bahwa dia hanya melakukan tugas-tugasnya sebagai Bupati di Kudus yang memang banyak bersentuhan dengan para pengrajin, petani, nelayan dan para pedagang kaki lima.
"Saya kira, ya dengan memberdayakan perekonomian rakyat, ya ekonomi kerakyatan, itu bisa dilaksanakan," ujar Musthofa.
Pria yang juga rajin "blusukan" ini menyampaikan, bahwa apapun usah dan kreativitas masyarakat yang berusaha sendiri adalah potensi yang sangat besar untuk mengembangkan dan menopang perekonomian Indonesia ke depan.
Di Kudus saja, lanjut pria yang melaksanakan program Gebyar Pedagang Kakilima (PKL) itu, dirinya menata ribuan PKL. Hingga tahun ini, tercatat lebih dari 2500-an PKL di Kudus yang sudah mendapat tempat yang layak dan juga bantuan fasilitas serta pengembangan usaha yang dilakukan. Sebagai Bupati, Musthofa menetapkan tanggal 5 Januari sebagai Hari Gebyar PKL di Kudus.
Pengamat politik Universitas Al-Azhar Indonesia (UAI), Damayanti W, menuturkan, latar belakang menteri memang menjadi ukuran keberhasilan kerja kabinet. Karena itu, Jokowi dianggap perlu menggandeng kepala daerah berprestasi sebagai calon menteri.
"Kepala daerah yang berprestasi telah memiliki bekal dan syarat layak untuk menjadi menteri," kata Damayanti.
[ald]
Joko Widodo sudah menyampaikan bahwa kabinet yang akan dipimpinnya mulai Oktober mendatang diisi 34 Kementerian. Namun, soal siapa saja yang akan mengisi kursi kabinet itu masih tebak-tebakan. 
