Beathor: Pilkada di DPRD Membunuh Sistem Presidensial

 LAPORAN: <a href='https://rmol.id/about/ade-mulyana-1'>ADE MULYANA</a>
LAPORAN: ADE MULYANA
  • Minggu, 14 September 2014, 12:37 WIB
Beathor: Pilkada di DPRD Membunuh Sistem Presidensial
rmol news logo Republik Indonesia menganut sitem presidensil dan pemilu langsung adalah wujud dari kedaulatan rakyat dalam hal memilih para pemimpin atau pemerintahnya.

Bila wakil rakyat yang memilihkan pemimpin pemerintahan di daerah, itu berarti mengubah sistem presidensial menjadi sistem parlementer.

Demikian disampaikan politisi PDI Perjuangan Bambang Beathor Surjadi kepada redaksi.

“Daulat parlementer itu membunuh partisipasi rakyat dalam kehidupan negara, dengan memindahkan demokrasi dari desa ke gedung mewah DPRD,” ujar dia.

Beathor juga mengatakan, pilkada di DPR adalah mekanisme elitis, seperti sistem noken di Papua.

“Partai-partai baru yang dilahirkan reformasi ingin mengkhianati rakyat dengan melawan rakyat dan merebut merebut hak rakyat dalam konteks membangun kedaulatan,” demikian Beathor.

Masih kata Beathor, parlemen mengemban amanah rakyat untuk membuat UU, mengawasi pelaksanaan UU dan menyusun anggaran. Ketiga hal yang diamanahkan rakyat itu belum berjalan dengan semestinya. Apalagi kalau kemudian parlemen diberi hak baru memilihkan pemimpin untuk rakyat. [dem]

Temukan berita-berita hangat terpercaya dari Kantor Berita Politik RMOL di Google News.
Untuk mengikuti silakan klik tanda bintang.

FOLLOW US

ARTIKEL LAINNYA