Demikian disampaikan Peneliti Senior Indonesia Economic Development Studies (IEDS) Jakarta, Nursalam Saranani, melalui pesan singkatnya (Selasa, 9/9).
Menurut dia, mafia migas selama ini merusak tata kelola migas dengan membentuk jaringan ekonomi dan politik dengan menghalalkan segala cara. Bagi mereka, mengorbankan kepentingan bangsa biasa dilakukan.
"Karena itulah, penting sekali bagi untuk mempertegas calon Menteri ESDM Jokowi-JK yang bukan bagian dari sindikasi mafia dan kartel migas, baik hulu maupun hilir," katanya.
Jokowi-JK, katanya, perlu menghentikan kerugian Negara akibat mafia migas yang per tahunnya mencapai Rp 37 triliun dan menggunakannya untuk program pengentasan kemiskinan dan peningkatan ekonomi kerakyatan.
"Data penduduk di bawah garis kemiskinan di Indonesia pada tahun 2013 (BPS) mencapai 28 juta orang, tersebar di 81,248 desa di 34 Provinsi. Jika dana mafia migas Rp 37 triliun/tahun itu digunakan untuk program pengentasan kemiskinan melalui program koperasi guna peningkatan ekonomi kerakyatan, maka ada 81,248 koperasi/desa yang masing-masingnya bisa memperoleh bantuan alokasi dana bergulir sebesar Rp 455,395,825 pertahun," demikian Nursalam.
[dem]