Pemerintah dan Parlemen Harus Konsisten soal Pilkada

"Hendaknya kita konsisten dengan sistem politik yang dibangun, jangan bolak-balik alias plin-plan," kata dosen ilmu politik UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Pangi Syarwi Chaniago (Ipang) kepada redaksi, Senin (8/9).

Jangan sampai, lanjut Ipang, sekarang pilkada (gubernur dan bupati/walikota) secara langsung oleh masyarakat, nanti kembali dipilih oleh DPRD, lalu 10 atau 20 tahun lagi kembali dipilih masyarakat.

"Kalau sempat ini tarjadi, lalu kapan kita maju-majunya," kesal Ipang.

Ipang sepakat Pilkada langsung harus tetap dipertahankan. Menurutnya, Pilkada langsung memperkuat legitimasi kepala daerah. Sementara Pilkada yang dipilih oleh DPRD diyakini tidak akan menyelesaikan masalah, justru demokrasi di daerah menjadi mundur.

"Dengan Pilkada diserahkan kepada DPRD, peluang permainan politik uang dan transaksi politik tetap terbuka lebar. Hal ini dibuktikan ketika rezim Orde Baru berkuasa, politik uang berlangsung di tataran DPRD," tandas Ipang. [rus]