Ada Bukti Awal Koalisi Merah Putih Ingin Balas Dendam Politik

Sebelumnya, hampir semua fraksi DPR menginginkan pemilihan kepala daerah secara langsung. Tiba-tiba ada beberapa fraksi berubah sikap. Kini sebagian besar fraksi menginginkan pemilihan secara tidak langsung atau melalui DPRD.

Menurut pengamat politik, Ray Rangkuti, perubahan mendadak sikap tiga fraksi yang tergabung dalam Koalisi Merah Putih yaitu fraksi PAN, fraksi Gerindra dan fraksi Golkar, sangat menggelikan. Sebelumnya memang, hanya fraksi Demokrat dan PPP yang setuju dengan draf pemerintah agar Pilkada langsung dihapuskan di tingkat Kabupaten dan Kota. Tapi kini, hanya PKS yang tetap menolak pemilihan kepala daerah melalui DPRD.

"Sekalipun tidak utuh, sikap ini memberi kesan mendalam sebagai bagian dari luka hati akibat gagal dalam pelaksanaan pilpres. Tidak ada argumen mendasar yang menjelaskan mengapa sikap fraksi-fraksi ini langsung berubah dari yang secara tegas menolak pilkada tak langsung menjadi setuju," kata Direktur Eksekutif Lingkar Madani untuk Indonesia (Lima) itu, dalam rilisnya (Kamis, 4/9).

Menurut Ray, sikap yang berubah mendadak itu dibangun di atas argumen-argumen pemerintah, yang justru dengan keras dan tegas mereka tolak sebelumnya.

"Jelas, berpolitik dengan cara-cara seperti ini berpotensi 'membunuh' masa depan demkrasi. Cara memandang kebutuhan bangsa dikalahkan oleh sikap dan perasaan sakit hati politik," ujarnya.

Masih menurut dia, parpol Koalisi Merah Putih mengorbankan pencapaian prinsipil dan esensial dalam reformasi demi sekadar memenuhi kebutuhan politik jangka pendek, bersifat pragmatis dan balas dendam.

"Bahkan partai politik PAN, yang lahir dan besar karena cita-cita reformasinya, yang bahkan mencitakan Indonesia sebagai sebuah negara dengan sistem federal di mana Pilkada menjadi mutlak keberadaannya, kini malah berbalik mengikuti gaya dan selera politik rendahan," ujarnya. [ald]