Kali ini, Nonot Harsono yang menjadi Komisioner Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia (BRTI) digadang-gadang sejumlah praktisi teknologi informasi dan ahli kebijakan publik masuk bursa Kominfo yang saat ini dipimpin Tifatul Sembiring.
"Nonot tepat menduduki posisi tersebut karena bersih, profesional dan tahu seluk beluk teknologi informasi dan telekomunikasi," kata dosen Universitas Pertahanan sekaligus pakar kebijakan publik Riant Nugroho di Jakarta (Minggu, 31/8).
Menurut Nugroho, Kominfo membutuhkan tokoh yang memiliki kemampuan manajemen yang baik, diterima oleh industri dan memahami ruang lingkup teknologi informasi dan telekomunikasi.
Secara terpisah, Nonot Harsono menilai posisi Kementrian Komunikasi dan Informatika sangat strategis karena mampu membuat jalannya pemerintahan lebih transparan, efisien dan mendorong kemajuan ekonomi bangsa. “Yang lebih penting lagi karena teknologi informasi dan telekomunikasi memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa,†terangnya.
Ditambahkannya, telekomunikasi dan teknologi informasi (KOMINFO/ICT) adalah infrastruktur utama pembangunan perekonomian yang merupakan sarana penting dalam proses transformasi menjadi bangsa yang maju, memiliki peranan besar mensejahterakan kehidupan bangsa dan mampu mendorong kemandirian serta peningkatan daya saing nasional.
Menurut Nonot, untuk memajukan TIK Indonesia, pemerintah khususnya kementerian Kominfo harus serius membenahi infrastruktur teknologi.
"Membangun infrastruktur TIK selama ini masih tumpang tindih dan kepentingannya masih jangka pendek," imbuh magister teknik jebolan ITS tersebut.
Komisioner BRTI ini pun berharap pemerintahan baru Jokowi-JK menata kembali posisi kementrian Komunikasi dan Informasi supaya lebih efisien dan memberi dampak berarti dalam jangka panjang.
[dem]
Presiden terpilih Joko Widodo dan Wapres Jusuf Kalla terus menjaring masukan tentang figur yang dinilai layak dipertimbangkan membantunya dalam berbagai posisi pemerintahan. 
