"Jokowi juga saya kira tidak menganggap kantor transisi ini terlalu prinsipil, karena itu tidak dilakukan dengan koordinasi," ujarnya ketika dihubungi
Rakyat Merdeka Online beberapa saat lalu (Kamis, 7/8).
Pernyataannya itu menanggapi suara sumbang yang muncul dari Partai NasDem soal pembentukan kantor transisi itu. Terutama terkait penunjukkan Rini MS Soemarno sebagai pemimpin dan penggunaan rumah mewah sebagai kantor yang dinilai bertolak belakang dengan semangat kerakyatan.
"Kantor transisi ini hanya dua bulan saja, tidak permanen dan hanya berfungsi untuk mempersiapkan kabinet berikutnya, menyambung informasi dari pemerintahan SBY untuk mempersiapkan pemerintah baru," jelasnya.
[mel]
Temukan berita-berita hangat terpercaya dari Kantor Berita Politik RMOL di Google News.
Untuk mengikuti silakan klik tanda bintang.
BERITA TERKAIT: