Perintah KPU Buka Kotak Suara Bukan Masalah

Semua pihak seharusnya memberi apresiasi karena instruksi itu untuk menyiapkan dokumen sebagai bukti atas gugatan yang disengketakan tim Prabowo-Hatta di Mahkamah Konstitusi.

"Perintah KPU membuka kotak suara merupakan langkah cepat mempersiapkan diri mengumpulkan form A5 dan C7 tiap kabupaten dan kota yang dimasalahkan. Bayangkan, gugatan meliputi hampir seluruh kabupaten/kota sehingga sangat mustahil mengumpulkan barang bukti dalam waktu singkat," ujar pemerhati sosial politik Syafril Sjofyan kepada Rakyat Merdeka Online kemarin.

Menurut dia instruksi KPU membongkar kotak suara oleh masing-masing KPUD Kabupaten/Kota untuk mengambil form model A4 PPWP, A5 PPWP, fotokopi pendukung DPKTB, dan model C7 PPWP akan melancarkan persidangan gugatan di MK yang waktunya sangat terbatas. Namun sayangnya, menurut dia lagi, niat baik KPU mempersiapkan diri menjadi heboh karena adanya kecurigaan oleh pihak penggugat dengan tuduhan menghilangkan barang, atau bisa juga karena ingin melakukan kecurangan.

Menurut dia, pembukaan kotak suara juga terjadi pada gugatan Pileg yang lalu namun tidak dimasalahkan karena sangat terbatas pada dapil dan caleg yang menggugat.

"Menurut saya, ini karena kondisi pilpres yang hadapan-hadapan baru pertama kali terjadi di Indonesia. Kepekaan dan kecurigaan antar kubu mudah muncul," katanya.  

Gugatan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) ke MK diajukan tim Prabowo-Hatta pada tanggal 25 Juli 2014, sedangkan sidang perdana akan digelar 6 Agustus mendatang dan dijadwalkan pada 22 Agustus MK akan membacakan keputusan apakah menerima gugatan Prabowo-Hatta atau menolaknya. Menurut Syafril karena upaya mengumpulkan bukti di persidangan lambat dilakukan dan tidak mungkin membawa semua bukti kepersidangan MK karenanya KPU cukup membawa beberapa sampel.

"Begitu juga MK, cukup menyidangkan barang bukti secara random," demikian Syafril yang juga aktivis 77-78.[dem]