AS Hikam: Alamak, JK Sudah Mulai Ngeyel

Hal ini berkaitan dengan keinginan Jokowi menggunakan semacam sistem lelang untuk mengisi jabatan-jabatan publik. Di sisi lain, JK mengatakan dirinya kurang setuju dengan cara itu.

“Pelantikan jabatan saja belum terjadi, Jusuf Kalla (JK) sudah mulai 'udur' alias berbeda pandangan dengan boss-nya soal mekanisme rekrutmen para anggota kabinet. Ini sebetulnya secara etis tidak boleh terjadi dan memalukan,” tulis AS Hikam di laman Facebook miliknya beberapa saat lalu (Jumat, 25/7).

Hikam mengingatkan bahwa presiden adalah bos dari wapres, bukan setara. JK pun mesti diingatkan lagi dengan prinsip sistem Kabinet Presidensil sehingga tidak mengulang hal yang pernah dia sampaikan ketika mendampingi SBY, bahwa posisi wapres itu bukan pembantu presiden.

Akibat dari pernyataan itu, terjadi disharmoni selama lima tahun dan akhirnya JK tidak diajak lagi sebagai partner.

“Kebiasaan JK untuk ngeyeli presiden ini mesti dicegah, karena hal ini akan menjadi salah satu pintu masuk bagi plintiran bahwa pasangan Presiden Jokowi itu tidak kompak. Sebagai orang yang sejak awal mengingatkan kecenderungan JK ini, saya tentu berharap bahwa kabar seperti ini akan segera bisa di-clear-kan,” sambungnya.

“JK lebih baik tutup mulut saja kalau sudah urusan hak prerogatif presiden. Kalau ia ingin memberi masukan, tidak perlu membuat rapat atau pengumuman di media. Apalagi jika hasil Pilpres saja masih akan digugat di MK!” sambungnya.

Mantan anggota DPR RI dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu mengatakan, jabatan menteri adalah prerogatif presiden. Begitu juga dengan cara kepala pemerintahan mengangkat para pembantunya.

“Jangankan JK, bahkan Mbak Megawati Soekarnoputri (MS) saja tidak berhak untuk campur tangan secara resmi. Semua presiden mempunya cara menyeleksi calon menterinya,” masih katanya sambil menyarankan JK meniru Boediono. [dem]