Gerakan Jokowi Yes, Megawati No Mulai Dibicarakan

 LAPORAN: <a href='https://rmol.id/about/ade-mulyana-1'>ADE MULYANA</a>
LAPORAN: ADE MULYANA
  • Minggu, 20 Juli 2014, 23:27 WIB
Gerakan <i>Jokowi Yes, Megawati No</i> Mulai Dibicarakan
Jokowi dan Mega/net
rmol news logo Kurang lebih 48 jam lagi Komisi Pemilihan Umum (KPU) akan mengumumkan hasil rekapitulasi suara Pilpres 2014 tingkat nasional.

Kedua kubu pasangan capres-cawapres masih sama-sama yakin dan percaya diri akan keluar sebagai pemenang.

Sejauh ini tidak dapat dipungkiri, pasangan Joko Widodo dan Jusuf Kalla menjadi favorit juara. Anggapan umum ini merujuk pada ramainya pemberitaan mengenai kemenangan Jokowi-JK baik di sejumlah media massa utama maupun di jejaring media sosial yang dimotori barisan relawan.

Dari pengamatan di lapangan juga mulai bermunculan sejumlah cerita skenario yang akan terjadi apabila Jokowi dan JK akhirnya ditetapkan sebagai pemenang Pilpres 2014.

Dua skenario yang paling menarik perhatian berkaitan dengan relasi antara Jokowi dan PDI Perjuangan yang mengusungnya serta tentu saja Megawati Soekarnoputri sang ketua umum PDIP.

Skenario pertama menyebutkan bahwa Jokowi kemungkinan besar akan mengambil alih pucuk pimpinan PDIP apabila dia keluar sebagai pemenang Pilpres 2014. Bagaimana pun juga Jokowi dan pemerintahannya membutuhkan kepastian dukungan selama berkuasa.

Akan lebih baik apabila dirinya sendiri yang langung memimpin partai penguasa demi menjamin kelangsungan kebijakan pemerintah.

Adapun skenario kedua yang sebetulnya masih berhubungan dengan skenario pertama berkaitan dengan proses penyusunan kabinet Jokowi-JK.

Belakangan ramai dibicarakan di kalangan politisi bahwa ada semacam gerakan “Jokowi Yes, Megawati No” di internal pendukung Jokowi.

Kelompok ini ingin memastikan penyusunan kabinet nanti jauh dari kepentingan partai politik, termasuk PDIP. Ironis karena partai banteng ini dinilai punya catatan yang tidak begitu baik ketika Mega berkuasa pada periode 2001-2003. Belum lagi ada juga catatan yang menyebutkan PDIP merupakan salah satu partai politik yang banyak kadernya tersangkut kasus korupsi.

Rencana Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa Megawati dalam skandal Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) merupakan momentum yang dapat dimanfaatkan demi menjalankan skenario kedua ini. Rencana KPK memeriksa Mega akan digunakan sebagai alat untuk mengeliminasi Mega dari proses pembentukan kabinet.

Kedua skenario ini memiliki kadar kepecayaan yang terbilang tinggi karena di lapangan Jokowi memang terlihat lebih mengandalkan barisan relawan lintas kelompok dan jaringan.

Jokowi juga tampak lebih mempercayai Jusuf Kalla yang mendampinginya daripada petinggi-petinggi PDIP.

Tentu saja kedua skenario ini masih perlu diuji lagi. Sebelum itu, wallahualam. [dem]

Temukan berita-berita hangat terpercaya dari Kantor Berita Politik RMOL di Google News.
Untuk mengikuti silakan klik tanda bintang.

FOLLOW US

ARTIKEL LAINNYA