"PPATK pun harus proaktif untuk menelusuri asal-usul dan transaksi yang sangat bernilai politis tersebut. Jangan sampai transaksi tersebut sebagai awal penggelontoran dana untuk pemenangan pilpres," ujar Jubir cawapres JK, Poempida Hidayatulloh dalam keterangan pers yang dipancarluaskan kepada wartawan melalui pesan blackberry (Jumat, 20/6).
Diberitakan sebelumnya, nama Prabowo Subianto-Hatta Rajasa sempat muncul dalam susunan pemegang saham kelompok usaha MNC. Dalam terminal Bloomberg, layanan data finansial dari Bloomberg LLP yang dilanggan oleh sekuritas dan perusahaan terbuka, nama keduanya muncul dengan entitas bernama Tanoesoedibjo Prabowo-Hatta.
Nama entitas Tanoesoedibjo Prabowo-Hatta muncul dalam empat saham kelompok usaha Grup Media Nusantara Citra (MNC). Munculnya nama itu sempat menjadi perbincangan ramai di kalangan perusahaan efek, kemarin. Setelah itu, entitas Tanoesoedibjo Prabowo-Hatta mendadak hilang dalam daftar susunan pemegang saham di empat perusahaan Grup MNC di terminal Bloomberg. Berdasarkan tampilan data pada terminal Bloomberg, Kamis pukul 16.00 WIB, nama Tanoesoedibjo Prabowo-Hatta tidak tampak lagi dalam daftar susunan pemegang saham PT MNC Investama Tbk. (BHIT), PT MNC Land Tbk. (KPIG), PT Global Mediacom Tbk. (BMTR), dan PT Media Nusantara Citra Tbk. (MNCN).
Ditambahkan Poempida, jangan sampai ada dana-dana yang "dicucikan" melalui pasar modal, yang sebenarnya berasal dari dana haram yang didapatkan secara tidak benar. Publik pun berhak curiga, apakah dana itu berasal dari mafia minyak yang diduga sedang menjalankan politik balas budi.
"Publik juga berhak untuk mengetahui ada apa dibalik transaksi itu? Apa kaitannya dengan pilpres? Namun yang pasti, negara tidak boleh dikendalikan oleh kekuatan uang di dalam menentukan pemimpin nasionalnya," cetusnya.
Menurut Poempida yg juga politikus Golkar ini, melihat apa yang terjadi dengan transaksi tersebut, terasa betul bedanya, bahwa Jokowi jauh lebih mandiri.
"Sebab, rakyatlah sumber kekuatan Jokowi," katanya.
[dem]
BERITA TERKAIT: