Beranikah Jokowi Hardik Petinggi Koalisi yang Asal Njeplak Seperti Imin?

Jokowi membantah Imin. Ia menegaskan pihaknya konsisten belum berbicara soal orang-orang yang akan mengisi kabinetnya jika memenangkan Pilpres 2014.

"Saya berharap, jika nanti terpilih sebagai Presiden, Beliau tetap konsisten dengan sikapnya," kata ilmuwan politik yang juga tokoh NU, Muhammad AS Hikam, di halaman facebook pribadinya.

Dia mengatakan, Jokowi memiliki hak prerogatif dalam soal mengangkat para pembantunya di dalam Kabinet. Tapi hak itu juga mesti dipergunakan secara bijak dan profesional. Memilih Menteri bukan seperti membagi "bancakan", atau karena kaplingan politik. Namun, bantahan Jokowi itu dirasa kurang lengkap tanpa teguran keras.

"Jokowi-JK harus menghardik para petinggi parpol dalam koalisi Banteng agar tidak asal njeplak, karena bisa menjadi bumerang bagi langkah perjuangan yang tidak ringan itu," terangnya.

Kalau perlu, lanjut Hikam, dibuat aturan yang jelas bahwa selain jubir tim kampanye dilarang untuk membuat pernyataan tentang kebijakan strategis dalam konteks kampanye pemenangan.

"Pernyataan Imin, dalam pandangan saya, jelas diametral bertentangan dengan prinsip dasar dan etika politik kubu Banteng. Semoga kasus Imin ini menjadi sebuah pelajaran bagi pasangan JJ, bahwa kemenangan politik yang sudah di depan mata pun bisa berubah menjadi kekalahan hanya karena kesalahan yang semula dianggap kecil," tuturnya.

"Omongan asal njeplak bisa saja disebarluaskan, dipelintir, dan dibumbui sehingga ujungnya akan dinilai sebagai sebuah hipokrisi dan kebohongan publik," ujar mantan Menteri Kabinet Presiden Gus Dur itu. [ald]