Jokowi menilai nilai subsidi bahan bakar minyak yang jadi kontroversi selama ini, harus dikurangi secara bertahap sampai benar-benar hilang. Hal itu dikatakannya terkait kerja pemerintah saat ini yang tengah menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun 2015, serta Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2015-2019.
"Saya kira dalam empat tahun subsidi harus dikurangi bertahap, hingga habis," ujar Jokowi, di Hotel Bidakara, Jakarta, Rabu (30/4).
Menurut pakar politik, Arbi Sanit, pernyataan Jokowi itu blunder. Pendapat Jokowi itu bukan saja berlawanan dengan kepentingan rakyat banyak, tetapi bertentangan dengan ideologi perjuangan PDIP.
"Kan subsidi itu ada karena rakyat tidak bisa penuhi kebutuhan dasarnya. Subsidi adalah pertolongan negara ke rakyat, agar tidak ada kesenjangan seperti sekarang ini," terang Arbi kepada
Rakyat Merdeka Online, Rabu malam (30/4).
Arbi Sanit menganggap subsidi itu tetap penting walau mekanismenya harus diberikan langsung kepada orang-orang miskin, bukan kepada barang.
Kembali ke pernyataan Jokowi itu, Arbi menegaskan Jokowi sudah pasti keliru dan merugikan citranya sebagai capres yang pro kerakyatan.
"Dia itu ngomong pakai akal dagangnya, bukan akal ideologinya," tegas ilmuwan politik Universitas Indonesia itu.
"Yang dia bicarakan itu keliru. Itu berlawanan dengan partainya yang selama ini tegas menolak pencabutan subsidi dan berlawanan dengan rakyat miskin," tambahnya.
[ald]
BERITA TERKAIT: