"Dalam pemenuhan hak-hak buruh, ada batas-batas yang tidak mungkin dipenuhi level gubernur. Maka tekanan harus diarahkan ke Presiden, yaitu langsung menjatuhkan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY)," tegas tokoh buruh, Muchtar Pakpahan, dalam pernyataan tertulis kepada wartawan di Jakarta, Kamis (14/11).
Ketua Umum Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (SBSI) ini mengatakan, SBY membiarkan pungutan liar (pungli) di semua bidang hingga mengakibatkan rasio pungli terhadap biaya produksi antara 19 sampai 24 persen. Kalau pungli bisa ditekan menjadi setengahnya saja, dan keseluruhan penghematan diberikan kepada buruh, maka gaji buruh akan naik sebesar 9,5 persen sampai 12 persen dari biaya produksi.
Dalam isu transportasi, lanjut Muchtar, kebijakan SBY yang paling mengkhianati rakyat adalah pembebasan mobil murah yang disebut sebagai low cost green car (LCGC). Sebutan green car pun tak cocok karena mobil tersebut masih menggunakan bahan bakar minyak (BBM). Ketika pemerintah berteriak mengurangi subsisi BBM, di sisi lain mereka malah memberi kesempatan pemborosan BBM. Bahkan, memberi fasilitas bebas bea impor untuk LCGC, di sisi lain angkutan umum tak mendapat fasilitas itu.
Ditekankannya, buruh jangan hanya bicara soal angka upah, karena pada titik tertentu akan tidak nyambung dengan realitas akibat inflasi naik tinggi dan harga-harga selalu meroket. Apabila rakyat sudah memperoleh jaminan infrastruktur, beban akan berkurang. Jika ditambah dengan peran Bulog yang efektif menyangga harga pangan, maka porsi tabungan buruh akan meningkat.
"Saya mengimbau buruh mendalami bahwa akar masalah upah adalah pemerintah pusat, bukan level gubernur, apalagi bupati. Mari bicara pokok masalah. Mari kita jatuhkan SBY," tandas Muchtar.
[ald]
Kaum buruh nasional seharusnya bukan hanya menuntut subsidi pemerintah terhadap rakyat untuk infrastruktur perumahan, transportasi, pendidikan dan kesehatan. Buruh juga tak cukup mengarahkan tuntutan ke pejabat setingkat gubernur. 
BERITA TERKAIT: