Syarief Hasan: LHI Berhalusinasi di Siang Bolong

“Lutfhi jangan berhalusinasi bersikaplah kesatria bertanggung jawab terhadap persoalan yang menimpanya dan jangan menyeret Presiden dalam pusaran kasus yang melibatkan dirinya,”  kata Syarief Hasan kepada Rakyat Merdeka Online, beberapa saat lalu (Jumat, 11/10).

Syarief Hasan mengaku kaget dan heran dengan pernyataan LHI itu. Kata dia, sebagai mantan Presiden PKS, harusnya LHI atau Lutfhi tahu kalau fitnah itu lebih kejam dari pembunuhan.

Syarief menyarankan, seharusnya Luthfi harus berpikir dua kali untuk melontarkan sesuatu yang belum tentu benar di muka pengadilan. Apalagi, hal itu berkaitan dengan seorang kepala negara.

“Ini murni fitnah, dan sebagai mantan Presiden PKS harusnya dia tahu konsekwensi hukumnya,” katanya.

Lebih jauh, Syarief meminta agar Luthfi bersikap jantan dalam menghadapi kasus yang membelitnya, serta tidak usah membawa-bawa orang lain untuk terlibat dalam kasus yang melilitnya saat ini.

Sebelumnya, Luthfi mengaku Bunda Putri dikenal dekat dengan Presiden SBY. Bahkan tahu seluk beluk politik terutama tentang isu reshuffle kabinet. "Benar saya berangkat ke Bunda Putri. Karena Bunda Putri ini adalah orang yang dekat dengan SBY. Kami bertemu untuk membicarakan kebijakan reshuffle. Saya khawatir reshuffle sudah sering terdengar, ditambah ada berita sopir menteri yang ditangkap," ujar Luthfi di Pengadilan Tipikor Jakarta.

Atas pernyataan itu, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono marah. Presiden menilai Luthfi berbohong. Kemarahan Presiden itu menyikapi kesaksian Luthfi yang menyebut bahwa Bunda Putri adalah orang yang sangat dekat dengan dirinya. Presiden mendapatkan informasi itu dari stafnya saat baru mendarat di Pangkalan TNI Angkatan Udara di Bandara Halim Perdanakusuma, Jakarta, Kamis malam, setelah melakukan lawatan dari Brunei Darussalam.

Presiden mengaku memerintahkan Menteri Sekretaris Negara Sudi Silalahi untuk menghubungi Menteri Pertanian Suswono. Menurut penjelasan Suswono, kata Presiden, Bunda Putri adalah istri salah satu pejabat di Kementerian Pertanian.  [dzk]