SBY Kritik Menterinya yang Lambat Keluarkan Pernyataan Resmi

Hal itu dikatakannya saat rapat kabinet terbatas di area Bandara Halim Perdanakusuma, setibanya dari kunjungan kerja ke Mataram, NTB, Sabtu siang (13/7). Ia sayangkan, informasi yang didapatkannya dari dalam kabinet lebih lambat dari media massa, apalagi hal itu terjadi untuk kesekian kalinya.

"Harus sama cepatnya dengan yang disiarkan oleh media massa ke rakyat kita, ke dunia. Dengan informasi yang saya dapatkan harus sama cepatnya, bahkan kalau bisa lebih cepat," tegas Presiden, seperti dirilis situs setkab.go.id.

Menurut SBY, tiadanya pernyataan resmi dari pemerintah selama 10 jam setelah kejadian menunjukkan kinerja yang tidak bagus. Dia tegaskan, pernyataan resmi tidak harus menunggu segala sesuatunya sudah dilakukan.

"Keluarkan statement saat ada kejadian. Pemerintah sedang mengatasi, di daerah dan pusat, investigasi sedang dilakukan dan seterusnya," pinta SBY.

Presiden menghargai Menteri Hukum dan HAM yang langsung berangkat ke Medan pada Jumat pagi hari (12/7). Namun Presiden mengingatkan harus ada pernyataan resmi dari pemerintah tidak lama setelah kejadian.

"Supaya jangan sampai ada kesan kita tidak melakukan langkah-langkah cepat, pembiaran dan lain sebagainya. Ini saya ingatkan untuk kesekian kalinya, pernyataan tepat waktu," tegas Presiden.

Beberapa Menteri Kabinet Indonesia Bersatu II hadir dalam rapat tersebut. Mereka adalah Menko Polhukam Djoko Suyanto, Menko Perekonomian Hatta Rajasa, Mensesneg Sudi Silalahi, Seskab Dipo Alam, Menteri Keuangan Chatib Basri, Menteri Perdagangan Gita Wirjawan, Menkumham Amir Syamsuddin, Mentan Suswono, dan Kapolri Jendral Timur Pradopo. [ald]