PKS Minta Dua Menteri SBY Tidak Halangi Pembangunan Perpustakaan

 LAPORAN: <a href='https://rmol.id/about/ruslan-tambak-1'>RUSLAN TAMBAK</a>
LAPORAN: RUSLAN TAMBAK
  • Kamis, 20 Juni 2013, 12:02 WIB
PKS Minta Dua Menteri SBY Tidak Halangi Pembangunan Perpustakaan
gedung Perpustakaan nasional/ist
rmol news logo Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) mendukung penuh semangat Perpustakaan Nasional Republik Indonesia (PNRI) untuk mewujudkan rencana pembangunan Perpustakan Nasional baru sebagai icon peradaban bangsa.

Anggota Komisi X DPR RI dari Fraksi PKS, Herlini Amran bersama fraksinya meminta Menteri PPN/Bapenas, Armida Salsiah Alisjahbana dan Menteri Keuangan, Muhammad Chatib Basri tidak menghambat penganggaran pembangunan perpustakaan pusat kebudayaan (civic center) tersebut.

"Saya percaya, hadirnya Perpustakaan Nasional sebagai civic center akan menjadi jangkar budaya gemar membaca di negara kita. Jika Pemerintahan SBY komitmen terhadap misi pengembangan pengetahuan dan kebudayaan, maka tidak perlu ada cerita keterbatasan anggaran. Perpustakaan Nasional baru semegah 24 lantai adalah harga mati, harus kita dukung bersama," ujar Herlini, Kamis (20/6).

Merujuk ajuan awal PNRI ke Komisi X DPR RI, pembangunan Perpustakaan Nasional di Jln. Merdeka Selatan No.11 Jakarta Pusat itu direncanakan seluas 50.445 m2 atau setinggi 24 lantai, dengan kebutuhan anggaran sebesar Rp 465,2 miliar. Namun karena alasan keterbatasan APBN 2013, maka rencana pembangunannya sempat dipangkas oleh Kementerian PPN/Bapenas menjadi hanya setinggi 10 lantai saja.

Atas dasar itu, Herlini menolak kebijakan tersebut dan menyampaikan dukungan kepada jajaran PNRI harus terus maju pantang mundur, demi mewujudkan icon peradaban bangsa setinggi 24 lantai.

"Saya yakin uang negara sangat layak dialokasikan untuk pembangunan yang bersifat investasi jangka panjang, ini bagian dari mencerdaskan kehidupan bangsa. Masa mengeruk peninggalan peradaban purba di Gunung Padang saja Pak SBY merestui, kenapa untuk perpustakaan tidak?" tuturnya.

Legislator asal Kepri itu menambahkan, anggaran pembangunan Perpustakaan Nasional ini relatif kecil jika dibandingkan pemborosan anggaran oleh birokasi pemerintahan. Seperti kunjungan birokrat atau rutinitas penyusunan dokumen. "Jadi, tidak benar alasan keterbatasan anggaran sampai menghambat pembangunan perpustakaan tersebut," terangnya.

Selain mendukung hadirnya Perpustakaan Nasional (National Libraries) di jantung Ibu Kota seperti halnya dimiliki oleh hampir 60 persen negara di dunia, Herlini juga mendorong PNRI agar lebih gigih sosialisasikan budaya gemar membaca kepada semua kalangan masyarakat.

"Insya Allah jika negara kita memiliki Perpustakaan Nasional semegah itu, Grakan gemar membaca kian tumbuh. Dengan adanya fasilitas, saya membayangkan antusias masyarakat ke perpustakaan akan semeriah ke jalan-jalan ke mal," tandasnya. [rsn]

Temukan berita-berita hangat terpercaya dari Kantor Berita Politik RMOL di Google News.
Untuk mengikuti silakan klik tanda bintang.

FOLLOW US

ARTIKEL LAINNYA