Polri Antisipasi Kenaikan BBM, Amankan Distribusi dan Cegah Penimbunan

Polri mengikuti perkembangan isu kenaikan harga BBM, yang notabene hingga hari ini belum ada kepastian dari pemerintah. Sedangkan, PT Pertamina sudah menyampaikan permohonan kepada Polri untuk pengamanan distribusi BBM. Polri juga mengetahui skema penerapan sistem dua harga BBM.

"Bila kebijakan dua harga ini dilakukan, yang kami ketahui Pertamina akan menerapkan alat bantu sistem pengendalian BBM bersubsidi. Semua ini masih belum ada kepastian, kami berharap masyarakat tidak cepat merespon," kata Kepala Biro Penerangan Masyarakat Polri, Brigjen Boy Rafli Amar, kepada wartawan di Mabes Polri, Jakarta, Selasa (23/4).

Dalam kunjungan PT Pertamina ke Polri, kepastian kenaikan harga belum disampaikan. Namun, Polri sudah siap beroperasi untuk mencegah spekulan dan penimbunan BBM. Spekulan akan mencoba mengambil keuntungan besar dalam kondisi seperti ini dengan penimbunan agar BBM langka.

"Karena BBM sarana vital yang memiliki nilai strategis. Artinya, jaminan distribusi BBM harus selalu diupayakan," tegasnya.

Menurut Boy, bila ada kebijakan khusus soal kendaraan yang berhak dan tidak berhak menggunakan BBM bersubsidi, Polri akan membantu memastikan bahwa yang menggunakan subsidi adalah kendaraan yang dinyatakan berhak sesuai peraturan pemerintah.

"Polri juga akan merujuk perundang-undangan migas. Artinya, terkait lebih spesifik pada penimbunan BBM dan penyimpangan yang dilakukan dalam distribusi. Seperti BBM bersubsidi digunakan untuk industri yang bertentangan dengan UU Migas," terangnya. [ald]