Sebabnya, Polri sendiri sedang dalam keadaan terpojok karena kasus pembantaian Cebongan disinyalir kembali melibatkan aparat TNI. Tragedi ini terjadi ketika kasus pembakaran Markas Polres Ogan Komering Ulu, Sumatera Selatan, yang melibatkan puluhan aparat TNI, awal Maret lalu, belum tuntas ditangani.
"Saya tidak yakin Polri berani," kata pakar komunikasi politik, Tjipta Lesmana, Kamis (28/3).
Agar hal itu tidak terjadi, menurut dia, jalan satu-satunya adalah Presiden SBY turun tangan untuk menuntaskan sekaligus menegakkan hukum di tengah situasi hukum rimba yang dijadikan panglima. Presiden SBY harus mengeluarkan instruksi kepada Panglima TNI, Kapolri dan aparat hukum lain.
Yang jelas, lanjut Tjipta, kasus penyerangan bersenjata yang terencana tersebut tidak boleh dibiarkan karena akan terus terulang dan berarti Presiden sebagai panglima tertinggi telah gagal. Bahkan, negara telah gagal memberi rasa aman bagi rakyat dan gagal pula menegakkan hukum.
"Kalau ini terus terjadi, maka kondisi negara ini dalam bahaya. Tapi, saya menolak menjatuhkan SBY di saat ini karena pasti akan terjadi pertumpahan darah yang sangat dahsyat," ujarnya.
[ald]
BERITA TERKAIT: