Menurut Wakil Ketua Komisi I DPR RI Fraksi PKS, Sukamta, langkah Presiden sejalan dengan kebutuhan mendesak bangsa mengingat eskalasi ancaman di kawasan Indo-Pasifik yang kian kompleks, mulai dari konflik Laut Cina Selatan hingga rivalitas strategis Amerika Serikat–China.
“Indonesia harus segera memperkuat daya tangkal nasional melalui pertahanan siber yang terintegrasi dengan sistem pertahanan modern. Tantangan di era multipolar bukan hanya serangan konvensional, tetapi juga ancaman di ruang cyber yang dapat melemahkan kedaulatan bangsa,” tegas anggota DPR RI asal Dapil DI Yogyakarta ini lewat keterangan resminya, dikutip redaksi di Jakarta, Rabu, 20 Agustus 2025.
Doktor lulusan Inggris itu juga menekankan diplomasi pertahanan Indonesia perlu diperkuat melalui kerja sama regional dan internasional yang cerdas, menyeimbangkan kepentingan geopolitik sekaligus mengutamakan kemandirian nasional.
"Langkah strategis, pemerintah segera menyusun Grand Design Pertahanan 2045 yang mencakup empat dimensi utama pangan, energi, cyber, dan maritim. Selain itu, pengembangan industri pertahanan nasional harus diperluas melalui kemitraan dengan negara-negara strategis seperti Korea Selatan, Turki, dan sejumlah negara Eropa,” jelasnya.
Pondasi pertahanan yang kuat dan adaptif terhadap dinamika global, lanjut dia, Indonesia tidak hanya mampu menjaga kedaulatan, tetapi juga berperan aktif sebagai penyeimbang dalam percaturan geopolitik Indo-Pasifik.
Sukamta mengusulkan pembentukan Cyber Command TNI sebagai garda utama pertahanan siber, berdampingan dengan Komando Pertahanan Pangan Nasional untuk menjamin kedaulatan di sektor vital lainnya.
BERITA TERKAIT: