Direktur LBH Jakarta, Alghiffary Aqsa menjelaskan, berdasarkan pengalaman dia mendampingi beberapa napi teroris, perlakuan yang tak adil misalnya menyangkut administrasi saja bisa menimbulkan terorisme baru.
"Bukan hanya kepada dirinya (napi menjadi semakin radikal), tapi juga kepada anggota keluarganya. Keluarganya jadi radikal dan ekstrimis," ungkapnya dalam konferensi pers di Kantor Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS), Jalan Kramat II, Jakarta Pusat, Kamis (17/5).
Untuk itu, dia berharap agar pengelolaan Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) dapat direformasi sedemikian rupa. Sehingga nantinya, Lapas bisa merubah seseorang yang memiliki kecenderungan ekstrimisme menjadi cinta damai.
Lebih lanjut, Alghiffary menceritakan soal pengalamannya yang pernah mendampingi Pondok Pesantren Ibnu Mas'ud di Bogor, Jawa Barat yang ditutup secara sepihak oleh pemerintah setempat. Pesantren ini dituduh sebagai sarang teroris di Indonesia yang sangat di pantau.
"Isi nya ada sekitar 250 anak. Dimana banyak itu anak terpidana teroris. Karena mereka ditolak di mana-mana tidak bisa sekolah di mana-mana. Tiba-tiba pemerintah, BNPT pemerintah Kabupaten Bogor. Langsung menutup. Insiden pemicu nya itu pembakaran umbul-umbul merah putih," bebernya.
Ditegaskannya, pembubaran pesantren tersebut dilakukan secara sewenang-wenang. Padahal, pengurus pesantren ini sudah mau memadukan kurikulum kewarganegaraan. Pengurus pesantren pun katanya, juga sudah sepakat untuk dibina oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan Kemenag.
"Tapi tetap dibubarkan. Akhirnya orang yang radikal menjadi lebih ekstrimis. Karena ada kekerasan dari negara yang langsung dialami," sesalnya.
Parahnya lagi, tambah Alghiffary, orang tua menjemput anak-anak setelah pesantrennya ditutup pun digeledah. Padahal, mereka sama sekali tidak terkait dengan tuduhan sebagai teroris.
"Kemudian orang tuanya dan anaknya diikuti sampai rumahnya. Lalu di rumah ya digeledah. Ini kan memunculkan kebencian kepada pemerintah. Kemudian karena adanya tindakan represif betul-betul menjadikan mereka teroris. Akhirnya orang-orang 200-an itu pecah jadi 10-15 sel. Tadinya hanya satu di pesantren yang mau dibina," paparnya.
Lebih lanjut Alghiffary mendesak Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) untuk segera mengevaluasi aksi represif aparat semacam itu.
"Apakah mereka, BNPT bisa memantau sel tersebut. Tindakan seperti ini yang harus di evaluasi," desaknya.
[fiq]
Memperlakukan seorang narapidana terorisme (napiter) dengan tidak baik, justru akan membuat keluarganya yang sejak awal tidak setuju dengan faham tersebut justru bisa menjadi radikal dan ekstrimis. 
BERITA TERKAIT: